bontangpost.id – DPRD minta kepada direksi Perumda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa PT Bontang Transport. Utamanya tunggakan upah anak buah kapal selama empat bulan di awal tahun.
Ketua DPRD Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan penyelesaian internal ini perlu segera dibereskan. Ia mempercayakan kepada direksi terkait cara yang ditempuh.
“Hak ABK ini penting jadi segera dibereskan. Jangan sampai mereka tidak dibayarkan,” kata Andi Faiz.
Politikus Partai Golkar ini menilai penuntasan masalah ini agar tidak terjadi tuntutan di kemudian hari. Sehingga mengganggu bisnis usaha yang digeluti dari anak usaha Perumda AUJ tersebut. Setelah masalah itu tuntas barulah direksi PT Bontang Transport wajib mengembangkan unit usaha.
“Jadi dari klausul kontrak yang disepekati nanti, ABK didahulukan. Setelah itu baru memikirkan pengembangan usaha dari keuntungan,” ucapnya.
Ia pun mengapresiasi direksi Perumda AUJ dalam melakukan pembenahan terstruktur terkait manajerial induk maupun anak usahanya.
Termasuk dengan pengajuan peningkatan besaran kontrak sewa KM Bontang Express II. Sebelumnya, Dirut Perumda AUJ Abdu Rahman mengatakan pengajuannya ialah naik 30-40 persen dari nilai kontrak awal.
“Saat ini masih negoisasi. Belum ada kepastian. Tetapi segera mungkin,” kata Abdu Rahman.
Konon untuk kontrak sebelumnya ialah Rp100 juta per bulan. Ia menyatakan dengan penambahan ini menjadi angin segar pemasukan bagi PT Bontang Transport. Mengingat nantinya terkait operasional akan dibebankan kepada pihak penyewa. Mulai dari gaji ABK hingga biaya pemeliharaan kapal.
“Bagi kami intinya bagaimana mengelola aset itu secara baik. Besaran yang diterima itu bersih,” ucapnya.
Ia mengaku kontrak sebelumnya terjadi sesuatu yang salah. Sehingga justru hanya menguntungkan salah satu pihak. Dalam hal ini ialah penyewa kapal. Manajemen baru ini melakukan perbaikan supaya kedua belah pihak saling menguntungkan.
“Ini menyangkut prinsip kerja sama. Kalau satu pihak yang untuk buat apa kerja sama. Itulah kami benahi,” tutur dia.
Ketika disinggung terkait penyebabnya, ia hanya menjawab bagian dari dosa kelam. Termasuk kontrak yang tidak jelas. Tanpa menjabarkan secara rinci konteksnya. Saat ini kondisi kapal pun dari segi fisik sudah 99 persen. Pasca perawatan yang dilakukan beberapa bulan lalu.
“Permasalahan ini yang terjadi sebelumnya,” terangnya.
Direksi kini juga masih menuntaskan permasalahan pembayaran upah kru kapal. Pasalnya dari bulan satu sampai empat, pos itu belum dibayarkan karena masih dalam masa transisi antara rekanan bisnis.
“Empat bulan itu masih tanggung jawab PT Bontang Trasnport. Tetapi kami mengupayakan akan membebankan kepada penyewa. Minimal 50 persen,” ungkapnya.
Sebelumnya kapal tidak beroperasi selama enam bulan. Mulai dari masa transasi hingga pasca perawatan kapal. (ak)
