MALINAU – Bupati Malinau Yansen TP mengaku sangat prihatin dengan kondisi masyarakatnya di wilayah perbatasan, khususnya wilayah Apau Kayan. Karena saat ini akses jalan yang menghubungkan Apau Kayan menuju Long Bagun, Mahakam Hulu sudah tak dapat dilewati secara normal.
“Saat ini kita melihat suasana di perbatasan sangat memprihatinkan, karena situasi klasik kembali muncul lagi. Yaitu masalah transportasi yang menyebabkan harga-harga memuncak naik,” ujar Yansen TP kepada pewarta saat dikonfirmasi media ini, Selasa (16/1) lalu di ruang kerjanya, saat menanggapi kelangkaan dan naiknya harga sembako dan BBM di Apau Kayan akibat akses jalan yang rusak.
Persoalan ini menurutnya, sangat mengganggu perasaan masyarakat sendiri, karena dulunya mereka sudah agak terbebas dari rasa rendah diri. Karena akses jalan sudah bagus dan sudah tak lagi berbelanja ke negara tetangga.
Saat ini, kata Yansen, masyarakat mulai terpaksa membeli bahan sembako dan BBM ke Malaysia, karena jalan menuju daerah lainnya di Indonesia sendiri sekarang sudah sangat berat dan sulit dilewati. Terkait hal tersebut, ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan pusat mengambil langkah tegas menyelesaikan persoalaan itu.
Menyelesaikan persoalan perbatasan, menurutnya tidak dapat dilakukan dengan berandai-andai. Misalnya, menganggap bahwa masyarakat pedalaman dan perbatasan sanggup dan tahan menghadapi masalah itu. Jika berpikiran seperti itu, tegasnya, tentu tidak menyenangkan hati dan jangan salahkan warga perbatasan jika membuat pernyataan dan aksi yang agak tidak biasa.
“Misalnya, tempo hari mereka mengibarkan bendera (negara lain, Red.). Sebenarnya itu kan bicara masalah hati saja. Tapi itulah kondisi perbatasan,” katanya.
Keadaan seperti ini menurutnya tidak dapat dibiarkan. Jika ini pekerjaan kecil, maka pihaknya tidak perlu menyampaikan persoalan ini pada pemerintah pusat dan provinsi. Disebutkan, persoalan yang ada sekarang sangat besar sekali. Untuk membangun jalan sebagai pemecah masalah perbatasan tersebut butuh dana miliaran rupiah dan itu bukan hanya puluhan miliar, bahkan mencapai ratusan miliar.
Sehingga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau tidak mampu dan tidak mungkin membangunnya dengan kondisi keuangan seperti saat ini. “Nah harapan saya, kenapa kita tidak fokus menangani sesuatu yang sangat urgen. Menurut saya ini sangat urgen, karena apa? Karena ini masalah bangsa dan nama bangsa,” tegasnya.
Menurutnya, ia sebagai pimpinan daerah dikatakannya tidak terlalu merasa terganggu dengan keluhan masyarakat. Sebab, itu memang tugasnya. Tapi dirinya merasa terbebani jika mendengarkan keluhan masyarakat saat ini walaupun itu tidak ditujukan kepadanya.
“Terganggu, karena kita tidak bisa mengatasinya. Kalau saya ambil solusi mengangkut BBM ke sana, tetapi apakah mampu saya tangani bertahun-tahun. Jadi, saya harapkan bagaimanalah kita ini sebagai pemerintah yang punya kebijakan bisa menangani,” keluhnya.
Ia pun beranggapan, alangkah baiknya pembangunan saat ini fokus pada hal yang sangat urgen, terutama masalah infrastruktur di perbatasan dan pedalaman. Hal ini sebut dia, bukan mengabaikan persoalan pembangunan di kota, tapi karena di kota sudah relatif mudah menjangkau semua akses, baik ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.
“(Di kota, Red.) Jalan kaki pun kita bisa beli gula, beli minyak. Tapi kalau di sana (perbatasan, Red.)? Kalau tidak berjuang mati-matian tidak dapat makanan,” ucapnya seraya mengatakan bahwa dirinya melihat cara berpikir orang saat ini kebanyakan tidak ketemu atau rasa empati hanya di mulut saja. Ia menilai yang seharusnya empati itu betul-betul sebuah respons tegas.
Terkait langkah pemprov ingin membeli pesawat untuk mengatasi masalah transportasi perbatasan, menurut Bupati Malinau periode 2011-2016 dan 2016-2021 ini, langkah itu merupakan sebuah jawaban dan ia mengucapkan terima kasih kepada pemprov.
Namun, pembelian tersebut tentunya masih membutuhkan waktu lama prosesnya. Sehingga, untuk permaslahan terisolasinya warga perbatasan di Apau Kayan juga perlu dipikirkan untuk penanganan jangka pendeknya. Oleh sebab itu, ia berharap dan minta tolong pembangunan perbatasan betul-betul diberi perhatian.
“APBD tahun ini fokusnya ke mana? Tahun depan fokusnya ke mana? Harus jelas. Kenapa? Kalau pun kita tidak bangun apa-apa di Kota Tanjung Selor tidak ada orang teriak. Di Ibu Kota Kabupaten Malinau tidak bangun apa-apa tidak ada orang teriak. Tapi kalau di perbatasan itu, kita tidak bangun jalan, pesawat tidak terbang, apalagi tidak lancar seperti saat ini, siapa yang mengatasi?,” tanyanya.
Ditegaskan Yansen, jika Pemkab Malinau memiliki anggaran yang mencukupi, tidak perlu dirinya sebagai Bupati mengemis kepada pemprov dan pusat. “APBD kita (Malinau, Red.) Rp 1,4 triliun. Untuk membangun itu (jalan rusak di perbatasan, Red.) ratusan miliar, dari mana dana saya. Jadi ini tolonglah kita kalau bicara perbatasan seriuslah,” pintanya.
“Jadi ini harapan saya kepada pemerintah pusat dan provinsi, tolonglah bagaimana masalah perbatasan ini, ya jangan kita berkutat membahas anggaran tapi tidak menuntaskan persoalan masyarakat. Besar harapan saya ini segera ditangani,” jelasnya.
Sementara itu, terkait keluhan masyarakat Apau Kayan, turut menjadi perhatian dari sejumlah pihak. Di antaranya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara), AR Rasyid.
Rasyid mengatakan, kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di provinsi termuda di Indonesia ini, khususnya di daerah perbatasan dan pedalaman harus diperhatikan dengan serius oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
Setidaknya, Pemprov Kaltara dapat memprioritaskan perbaikan infrastruktur yang digunakan sebagai akses masyarakat setempat untuk beraktivitas, serta berbelanja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. “Persoalan ini harus segera dituntaskan. Kami dari DPRD sangat mendukung selagi itu untuk kepentingan masyarakat,” tegas Rasyid kepada Radar Kaltara saat ditemui di kantornya kemarin.
Artinya, jalan dan jembatan yang memprihatinkan dan menjadi kewenangan provinsi harus diprioritaskan. Baik itu yang menghubungkan ibu kota provinsi ke kabupaten, maupun yang dari kabupaten ke kecamatan hingga ke desa. “Khususnya di daerah perbatasan (Apau Kayan, Red.) yang sudah terancam lumpuh ini,” ujarnya.
Paling tidak, kata politisi Partai Nasdem ini, jika belum dapat diaspal, kualitasi jalan di perbatasan dan pedalaman itu dapat ditingkatkan dengan cara diagregat terlebih dahulu. Dan yang paling penting, instansi terkait dapat turun langsung melihat kondisi di lapangan.
Tidak hanya di daerah perbatasan dan pedalaman, pria yang juga menjabat Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltara ini juga meminta pemprov untuk memperhatikan kondisi jalan yang ada di dalam Kota Tanjung Selor yang belum maksimal.
“Termasuk gedung tempat berkantornya OPD yang masih berstatus kontrak. Ini yang perlu jadi prioritas untuk dibangunkan gedung sendiri,” harapnya.
Menurutnya, langkah itu lebih baik dilakukan saat ini dibandingkan berpikir untuk membeli pesawat. Karena untuk membeli satu unit pesawat itu membutuhkan anggaran yang cukup besar. “Sementara rencananya mau beli tiga unit,” jelasnya.
Oleh karena itu, secara pribadi dan lembaga dirinya menegaskan belum saatnya Kaltara memiliki pesawat saat ini. Karena harus memprioritaskan untuk perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan dulu. “Ada waktunya kita juga pasti akan ke arah itu (beli pesawat, Red.), tapi untuk satu hingga dua tahun ke depan lebih baik kita fokus memperbaiki infrastruktur ini dulu,” bebernya.
“Pastinya kami sangat menghargai terobosan dari Pemprov Kaltara untuk membeli pesawat ini, tapi tepatnya itu dilakukan tiga atau empat tahun ke depan. Sekarang lebih baik fokus ke infrastruktur jalan ini dulu,” sambungnya.
Sementara Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kaltara, Sudjadi saat ditemui belum memberikan komentar lebih jauh terkait persoalan yang terjadi di Apau Kayan. “Program, kita ada untuk di perbatasan,” singkatnya seraya berlalu meninggalkan pewarta. (ags/iwk/eza)
