SANGATTA – Jalannya peringatan hari lahir (Harla) Pancasila ke 74 di Halaman Kodim 0909 Sangatta berlangsung meriah dan khitmad, Kamis (1/6) kemarin. Upacara yang dipimpin langsung Bupati Ismunandar ini merupakan kali pertama digelar di Kutim.
Hadir dalam acara tersebut yakni Wakil Bupati (Wabup) Kasmidi Bulang, Sekertaris Daerah (Sekda) Irawansyah, Danlanal Sangatta Letkol Laut (P) Mulyan Budiarta, Dandim 0909 Sangatta Letkol Inf Setyo Wibowo, dan Kapolres Kutim AKBP Rino Eko.
Didasari Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 24 Tahun 2016 menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Harla Pancasila. Karenanya, setiap 1 Juni Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia diminta mengadakan upacara. Terlebih terhitung tahun ini, setiap 1 Juni tditetapkan sebagai hari libur nasional.
Bupati Kutim H. Ismunandar menyampaikan Harla Pancasila harus jadi ajang untuk meneguhkan komitmen agar lebih mendalami, menghayati, dan mengamalkan nilai luhur pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara.
“Ini merupakan jiwa besar para founding fathers, para ulama, dan pejuang kemerdekaan diseluruh pelosok nusantara sehingga kita bisa membagun kesepakatan bangsa yang mempersatukan,” ungkap Bupati saat membacakan sambutan Presiden RI Joko Widodo.
Menurutnya, perlu diangat bahwa kodrat bangsa Indonesia adalah keberagaman. Ini sudah merupakan takdir tuhan. Indonesia mulai Sabang sampai Merauke dihiasi keberagaman di dalamnya, mulai dari etnis, bahasa, adat itiadat, agama, kepercayaan, dan golongan semuanya bersatu membentuk bhineka tunggal ika.
“Kehidupan berbangsa mengalami tantangan, kebhinekaan kita diuji. Ada pandangan dan tindakan mengacam kebhinekaan, sikap tidak toleran dengan mengusung ideologi selain pancasila, ditambah lagi penyalahgunaan media sosial yang menggaungkan kabar bohong (Hoax),” katanya.
Pria yang karib disapa Ismu ini menuturkan masyarakat perlu belajar dari pengalaman buruk Negara lain yang dihantui oleh radikalisme, konflik sosial, terorisme, dan perang saudara. Indonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat Internasional untuk membangun dunia yang damai, adil, makmur ditengah kemajemukan.
Nah, untuk menjaga itu haruslah dilandasi pancasila, UUD 1945 dalam bingkai NKRI, dan bhineka tunggal ika sehingga bisa terhindar pengalaman buruk Negara lain. “Para ulama, ustadz, pendeta, pastor, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI, dan Polri harus nilai pancasila,” serunya. (Hms8/drh)
