BONTANG – Pemilu yang aman, damai, sejuk serta kondusif dalam memilih pemimpin di dalam demokrasi Indonesia saat ini merupakan harapan semua pihak, baik pemerintah daerah maupun seluruh elemen masyarakat. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan pesta demokrasi berjalan seperti yang diinginkan, pemerintah daerah beserta seluruh elemen masyarakat di Kota Taman menggelar Deklarasi Pemilu Damai.
Kegiatan deklarasi yang juga bertujuan menyukseskan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 tersebut, dipusatkan di di halaman Auditorium Taman 3D, Rabu (12/9) kemarin.
Deklarasi Pemilu Damai ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, salah satunya Dandim 0908/BTG Letkol Arh Gunawan Wibisono. Dirinya mengatakan, pada penyelenggaraan Pemilu baik di Pilpres maupun Pileg 2019 mendatang, seluruh personel maupun materil yang dimiliki Kodim 0908/BTG siap untuk diterjunkan guna membantu tugas keamanan. Sehingga harapannya, dapat tercipta Pemilu yang aman, damai, dan sejuk sesuai dengan harapan dari deklarasi pemilu tersebut.
“Kami siap mendukung penuh Pemilu yang aman, damai, dan sejuk. Personel maupun materil siap kami terjunkan guna membantu tugas keamanan. Kami tegaskan pula, TNI tetap memegang teguh untuk menjaga netralitas,” ucapnya.
Dandim Gunawan mengimbau, seluruh komponen masyarakat untuk bisa bersama-sama mewujudkan isi deklarasi yang telah disepakati bersama. Dan bagi tokoh masyarakat, unsur pimpinan daerah, maupun pimpinan partai politik, untuk mengajak anggotanya mewujudkan isi deklarasi tersebut.
“Harapan kami semua komponen dapat menciptakan suasana Bontang yang kondusif. Jika ada perkembangan atau permasalahan situasi dan dinamika politik di lapangan, bisa segera dikomunikasikan dan dicarikan solusi bersama,” ujarnya.
Senada dengan Dandim Gunawan, Kapolres Bontang AKBP Siswanto Mukti juga menjanjikan Pemilu 2019 mendatang akan berjalan aman, damai, dan sejuk. Oleh sebab itu, dirinya mengimbau agar masyarakat Bontang bisa menghindari isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) serta berita hoaks yang mengandung ujaran kebencian.
“Kami siap mengamankan Pileg maupun Pilpres 2019 dengan segenap kemampuan yang kami miliki. Jangan terpengaruh dengan isu SARA ataupun berita hoaks yang bisa menimbulkan konflik,” jelas Siswanto usai menghadiri Deklarasi Pemilu Damai.
Bentuk pengamanan yang diberikan Polres Bontang yakni dengan beragam cara. Mulai dari terlibat dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama Bawaslu Bontang, pengamanan di kantor KPU Bontang, serta menjadi Liaison Officer (LO) di setiap partai politik. “Termasuk saat pelaksanaan Pemilu kami akan memperkuat pengamanan,” ujarnya.
Komitmen untuk menjaga Pemilu damai juga diagungkan pimpinan partai politik (parpol) di Bontang. Ketua Dewan Pertimbangan Cabang (DPC) Partai Gerindra Agus Haris mengatakan, upaya untuk menjaga keharmonisan selama pemilu wajib dilakukan oleh seluruh komponen bangsa. Baik itu secara organisasi maupun personal. Terlebih Bontang terdiri dari warga dari beragam suku dan agama.
“Demokrasi itu merupakan hajat kita semua. Dari rakyat dan untuk rakyat,” kata Agus Haris.
Salah satu bentuk dalam menjaga kedamaian dengan menangkal ujaran kebencian dan berita hoaks. Nantinya pimpinan Gerindra akan memberikan sanksi jika terdapat kader maupun calon legislatif yang justru menjadi biang pemicu konflik. Walaupun sanksi tersebut diberikan oleh jajaran di tingkat Dewan Pertimbangan Daerah (DPD).
Bentuknya mulai dari teguran ringan hingga teguran tertulis. Hal ini diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Setelah dapat laporan, Badan Seleksi Organisasi (BSO) akan menilai hukuman yang layak bagi kader yang melanggar aturan parpol.
“Sanksi berat akan jatuh apabila kader tersebut telah merusak citra partai,” ucapnya.
Namun, Agus Haris menilai pada masa kampanye terkadang agak sedikit diluar kendali. Mengingat partai akan membeberkan data sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Menurutnya itu tidak bisa diklasifikasikan menjadi kampanye hitam. Kecuali jika data yang disebar itu tidak sesuai dengan fakta. Diakuinya, saat ini sudah diangkat dalam akun sosial media.
“Membedah peserta lain sewajarnya. Saya sudah peringatkan kepada kader dan calon legislatif dari Partai Gerindra agar jangan mengangkat isu yang tidak ada dasarnya,” tuturnya.
Saat ini guna menangkal berita hoaks, DPC Gerindra telah membentuk tim siber. Jumlahnya beranggotakan tiga orang yang telah mengikuti pelatihan. Meskipun demikian, hingga kini Agus Haris belum mendapat laporan terkait hoaks yang tertuju kepada caleg yang diusung partainya.
Senada, Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Martinus Baco menyatakan komitmennya untuk menjaga kedamaian selama pesta demokrasi berlangsung. Salah satunya, PDI Perjuangan sepakat untuk memerangi berita hoaks dan kampanye hitam yang berkembang di dunia maya. Selain itu, ia mengimbau kepada kader untuk tidak mudah terpancing dalam isu miring yang dihembuskan pihak lain.
“Kami dari PDI Perjuangan pada dasarnya siap mendukung pemerintah dan aparat yang ada untuk menjaga keamanan Bontang,” kata Martinus.
Bagi kader pencipta keonaran, PDI Perjuangan secara tegas bakal menjatuhi sanksi. Mulai dari teguran hingga pergantian jika perusak kedamaian merupakan caleg yang diusung.
Hingga saat ini sudah ada laporan satu kasus yang mencoreng citra partai berlambang kepala banteng tersebut. Kasus tersebut sudah dilaporkan kepada Polres Bontang oleh divisi hukum partai, karena memuat bahwa PDI Perjuangan tidak membutuhkan suara umat muslim.
“Sudah dipanggil saksi. Informasi yang saya terima pelaku juga sudah dipanggil,” tuturnya. (bbg/mga/ak)
