SANGATTA – Kabar tidak sedap berhembus di sekitar guru yang berstatus Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Pasalnya, honor guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ternyata diterima hanya Rp 450 ribu sebulan. Lantas, hal ini membuat Bupati Kutim Ismunandar merasa miris mendengar isu tersebut.
Untuk diketahui, saat ini honor guru TK2D Kutim dibayarkan sesuai tingkat pendidikannya. Seperti guru TK2D dengan pendidikan SMA dibayar Rp 950 ribu perbulan. Kemudian Diploma 3 (D3) Rp 1,1 juta dan Strata Satu (S1) dibayarkan 1,2 juta.
“Saya mendengarnya miris sekali. Karena anggaran kita memang defisit, tapi gaji yang diberikan tidak segitu. Jadi kalau isu itu benar, pasti ada mekanisme pembayarannya yang salah,” kata Ismu, saat memimpin apel peringatan Hut Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Hut Korpri, dan Peringatan Hari Bela Negara, Senin (4/12) kemarin.
Itu sebabnya, dia pun meminta, agar perwakilan guru yang melaporkan kasus itu ke DPRD Kutim dapat menyampaikan fakta yang sebenarnya. Sehingga, jika memang terjadi pemangkasan gaji guru hingga yang tersisa sebesar Rp 450 ribu, maka dirinya siap menjatuhkan sanksi terhadap oknum yang bermain.
“Namun jika tidak terbukti, yang melaporkan harus bertanggungjawab. Jadi kami minta sampaikan sebenarnya. Biar jelas,” ucapnya.
Ismu juga berharap, jika ada persoalan terkait guru, seharusnya bisa disampaikan terlebih dahulu ke organisasi yang menaungi guru, seperti PGRI, IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia), dan Korpri. Sebab, hadirnya organisasi tersebut bertujuan untuk menampung seluruh aspirasi para guru. Sehingga, aspirasi yang diterima selanjutnya disampaikan ke pemerintah, baik melalui bupati, wakil bupati atau sekretaris daerah. Jadi tidak langsung ke DPRD.
“Beberapa minggu lalu, guru TK2D melapor ke DPRD. Saya jadi berfikir mana peran organisasi yang sudah ada. Karena saudara yang ada dalam organisasi itu berada dibawah koprs pegawai indonesia. Artinya sebelum dibawa ke DPRD, sampaikan dulu ke organisasinya. Dan kami, bukan melarang, tapi coba ikut mekanismenya. Jika sudah buntu baru ke DPRD,” papar Ismu.
Ismu juga langsung memerintahkan Sekda Irawansyah untuk mencari kebenaran isu tersebut. Jika benar, maka pihaknya tidak segan segan memberikan danksi berat kepada oknum tersebut.
“Kabarnya honor (guru) sisa 450 ribu. Kalau ada yang potong kami akan sanksi. Saya sudah perintahkan sekda,” pinta Bupati Ismu dalam upacara HUT PGRI.
Jika benar kabar ini, maka jelas ada yang salah. Karena anggaran yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan. Tidak seperti kabar yang diberitakan sebesar Rp450 ribu.
“Kalau benar pasti ada yang salah pembayarannya. Sekolah nama yang berbuat demikian. Laporkan,” katanya. (aj/dy)
