BONTANG – Bantuan dari pemerintah pusat terhadap pengembangan pariwisata melalui dana alokasi khusus (DAK) untuk kegiatan fisik dipastikan tidak ada tahun ini. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Bambang Cipto Mulyono.
“Tahun ini tidak ada DAK fisik. Mungkin karena Bontang sudah tiga kali beruntun, jadi mereka (pemerintah pusat) mengalihkan ke daerah lain,” kata Bambang.
Bantuan yang didapatkan untuk pengembangan Mangrove Edu Park, Berbas Pantai tahun lalu bentuknya meliputi pembangunan menara pandang, dermaga, hingga diving center. Total bantuan sebelumnya mencapai Rp 2,5 miliar.
“Jadi, ketika wisatawan hendak melakukan diving atau snorkeling itu berangkat dari Mangrove Berbas Pantai. Termasuk pembelian perlengkapan selam,” ucapnya.
Hal ini selaras untuk mengembangkan wisata bahari di Bontang. Pasalnya, 70 persen dari keseluruhan wilayah berwujud perairan. Pada 2018, Bontang memperoleh DAK fisik reguler bidang pariwisata sejumlah Rp 1,6 miliar. Besaran anggaran ini digunakan untuk pemasangan pagar dan lampu taman.
Tujuannya memberikan keamanan bagi wisatawan yang menapaki jalan kayu pada destinasi itu. Sementara lampu diperlukan sebagai proteksi bagi oknum yang hendak menyalahgunakan lokasi wisata untuk berbuat negatif.
Sementara di 2017, Bontang memperoleh anggaran senilai Rp 1,5 miliar. Angka ini dipakai untuk pembuatan gazebo dan akses pejalan kaki di destinasi yang berada di samping Pantai Harapan itu.
Tahun ini pengembangan Mangrove Edu Park bersumber dari APBD Bontang. Jumlahnya pun terbatas yakni Rp 600 juta. Nominal ini digunakan untuk kelanjutan pembangunan pusat kuliner yang telah terprogram selama tiga tahun belakangan. Tujuannya agar wisatawan dapat menikmati keindahan alam sembari mencicipi kuliner khas Bontang.
Bambang menyebut, kucuran anggaran awalnya Rp 1,3 miliar diberikan melalui APBD 2019 lalu. Bentuknya dengan pembuatan landscape di lokasi itu. Jumlah lebih besar justru dikucurkan pada APBD 2018 senilai Rp 2,1 miliar. Sebab, saat itu konstruksi dimulai tahap awal.
Adapun bantuan dari pemerintah pusat berupa DAK nonfisik. Jumlahnya Rp 696 juta. Bambang memaparkan, anggaran ini dipakai untuk peningkatan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan. Bentuknya dengan memberikan pelatihan. “Ada pelatihan snorkeling, Pokdarwis, dan kuliner,” pungkasnya. (*/ak/kri/k16/kpg)
