Dana Molor, Pilgub Terancam 

“Saat inikan prosesnya (tahapan pilgub, Red.) sebenarnya sudah jalan, dan kami berharap jangan sampai molor. Karena akan menganggu kinerja kami secara umum.” Saipul, Ketua Bawaslu Kaltim

Bawaslu Minta Anggaran Didahulukan Sebelum APBD-P 2017

SAMARINDA – Hingga saat ini, Bawaslu Kaltim belum mendapatkan kepastian kapan alokasi anggaran pemilihan gubernur (pilgub) akan digelontorkan pemerintah. Padahal, awal Oktober mendatang berbagai tahapan Pilgub Kaltim 2018 sudah akan dimulai.

“Untuk anggaran pilgub belum dapat kami pastikan kapan turunnya. Tetapi kami berharap secepatnya,” kata Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul belum lama ini.

Menurutnya, jika anggaran pilgub terlambat diberikan pemerintah, maka tak menutup kemungkinan berdampak pada tahapan pilgub itu sendiri. Karena kerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota sejalan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Saat inikan prosesnya (tahapan pilgub, Red.) sebenarnya sudah jalan, dan kami berharap jangan sampai molor. Karena akan menganggu kinerja kami secara umum,” katanya.

Apalagi anggaran yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim di pilgub ini terbilang tidak maksimal. Pasalnya, dari alokasi anggaran Rp 90,6 miliar yang diusulkan Bawaslu, hanya Rp 70 miliar yang disetujui pemerintah.

“Kan tahu sendiri, anggaran yang diberikan tidak maksimal sesuai yang kami usulkan Rp 90,6 miliar. Jangan sampai akan terlambat lagi,” tuturnya.

Pemprov dan DPRD Kaltim diharapkan bisa mengambil langkah dimana bisa mendahulukan pencairan anggaran pilgub. Artinya tidak harus mengikuti mekanisme yang biasa dan seperti yang sudah ada selama ini, atau tahapan penganggaran.

“Karena anggaran kami inikan sudah diatur dalam Permendangri. Jadi saya kira mungkin bisa didahulukan,” harapnya.

Menurut Saipul, kegiatan pilgub termasuk dalam kegiatan yang sifatnya spesialis, jadi harus bisa diprioritaskan. Namun demikian, Saipul tetap meminta pencairannya tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Di Permendagri sudah memberikan panduan anggaran pilkada itu harus diutamakan, di antaranya bisa didahulukan dengan cara pemprov memberitahukan ke DPRD untuk didahulukan, tanpa menunggu APBD-P,” sebutnya.

Dia menambahkan, salah satu agenda Panwaslu dalam waktu dekat yakni merekrut Panitia Pangawas Kecamatan (Panwascam) di 10 kabupaten/kota. Pasca terbentuk dan dilantik Oktober mendatang, Panwascam akan langsung bekerja mengawasi proses seleksi PPK dan PPS.

“Antara tahapan pilgub dan pemilihan legislatif (pileg) beririsan di bulan Oktober. Nah, Panwaslu dan Panwascam akan mengawasi itu. Kami sangat berharap anggaran pilgub segera diberikan pemerintah,” harapnya. (drh)