ANGGOTA DPRD Bontang prihatin atas kasus demam berdarah dengue (DBD) yang terjadi di Kota Taman. Saat ini trennya terus meningkat. Bahkan sudah memakan tiga orang korban sepanjang tahun ini. Pemerintah setempat dianggap tutup mata pada kasus tersebut.
“Saya melihat pemkot selalu menutup kesalahan. Kayak tidak punya salah. Nanti ada DBD baru mau turun. Saya anggap pemkot tutup mata dengan kejadian ini,” ucap Rusli.
Baca juga: Waspada, Bahaya DBD Masih Mengintai
Politikus Partai Hanura itu menjelaskan, seharusnya dinas terkait dapat bekerja dengan baik. Bahkan jika tak becus dalam menjalankan tugasnya, Ia meminta agar pemkot member teguran. Dalam menangani DBD, lanjutnya, harus mampu memberikan solusi, setidaknya menekan angka kasus itu.
“Ya, katanya Bontang cerdas, bagaimana kalau begini. Masa dinas terkait tidak memperoleh informasi dari puskesmas berapa dan siapa saja yang terjangkit, setelah itu segera ditangani dan direspon,” jelasnya.
Dia juga menyinggung soal jaminan kesehatan. Menurutnya meski sebagian masyarakat tak memiliki jaminan kesehatan, namun jika sudah terjangkit DBD harus segera ditangani. Sehingga nyawa seseorang dapat terselamatkan.
Baca juga: Berantas DBD, Pemberian Wolbachia Butuh Dana Rp 4 Miliar
“Kalau orang kaya tidak masalah, yang kurang mampu gimana. Ini soal nyawa, masa mau dibiarkan gitu aja. Jadi tolonglah pemerintah ini buka mata bagi masyarakatnya,” sebutnya.
Keresahan lainnya datang dari anggota DPRD Etha Rimba Paembonan. Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, dalam menuntaskan kasus DBD perlu melihat penyebabnya. Sejauh ini sanitasi dan sebagainya begitu buruk, sehingga hal ini dapat menyebabkan timbulnya DBD.
“Tiap tahun sanitasi kita buruk, sering banjir, ini kesempatan nyamuk untuk berkembangbiak. Saya melihatnya di situ, kalau berhasil mengatasi air dan infrastruktur saya pikir ada pengaruhnya menekan DBD,” tuturnya.
Baca juga: Anak Obesitas Berisiko Alami Demam Berdarah Berat
Kasus DBD menurutnya sudah menjadi pelajaran setiap tahunnya. Akan tetapi, Ia melihat ada sistem penanganan kurang tepat yang diterapkan selama ini. Seperti fogging, pemerintah tidak melihat kejadian. Akan tetapi selalu melihat dari segi kebutuhan. Jika memang itu merupakan kebutuhan, tentu dapat diprediksi kapan dan apa yang harus dilakukan dalam menangani DBD.
“Ayo berbenah. Perbaiki infrastruktur soal air, konsen lah dulu di situ, lakukan pencegahan,” ucap perempuan ramah senyum tersebut.
Ia menambahkan, meski kejadian ini belum secara resmi disebut kejadian luar biasa (KLB), akan tetapi, jika sudah memakan korban, Ia menyebutnya sudah luar biasa. “Enggak usah nunggu tiga, satu nyawa saja yang hilang sudah luar biasa,” imbuhnya. (rsy/kp)
