bontangpost.id – Keseriusan Pemkot Bontang dalam menangani banjir di jembatan SMP Negeri 5 Bontang dipertanyakan. Pasalnya pihak terkait pun tak menghadiri panggilan DPRD Bontang dalam rapat pembahasan hasil sidak beberapa waktu lalu. Sehingga rapat terpaksa dibatalkan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang Amir Tosina menyampaikan kekecewaannya. Sebab pihak yang seharusnya memiliki kewenangan dalam memberi keputusan tidak hadir. Sementara yang dihadirkan adalah staf yang bahkan tak ikut sidak.
Adapun dalam surat undangan dengan jelas tertera kepala OPD yang diundang meliputi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK), Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (DPKPP), dan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan.
“Saya rasa rapat ini tidak bisa dilanjutkan. Karena apa yang dibahas kalau orang yang seharusnya bisa memberi keputusan enggak hadir. Bahkan staf yang ikut sidak pun enggak datang. Kalau tetap dilanjutkan pembahasannya enggak nyambung,” katanya saat memimpin rapat hasil sidak permasalahan danau SMPN 5 Bontang, Selasa (13/6/2023).
Alhasil, pertanyaan-pertanyaan terkait status lahan dan tindak lanjut penanganan pun tak mendapat kepastian.
“Makanya saya tanya. Apakah delegasi ini menyiapkan bahan atau ada titipan jawaban dari hasil sidak. Tapi ternyata enggak ada. Jadi ya minta maaf saja, harus dibatalkan rapat kali ini,” sambungnya.
Politikus Partai Gerindra itu pun menekankan agar pemerintah bertindak cepat dalam penanganan ini. Karena menyangkut akses jalan masuk ke sekolah.
“Kasihan loh anak-anak itu, kalau banjir enggak bisa lewat. Harus tunggu surut baru bisa sekolah,” tegasnya.
Sementara hal yang sama turut disuarakan oleh anggota Komisi III DPRD Kota Bontang Faisal. Keluhan masyarakat selalu berulang dari tahun ke tahun.
“Makanya kami desak keseriusan pemkot. Bagaimana supaya akses jalan itu diperhatikan. Bukan maksudnya enggak menghargai teman-teman yang hadir, tetapi kalau ada pimpinan, pembahasan ini ada hasilnya,” tutupnya. (*)
