bontangpost.id – Rencana Pemkot Bontang bakal melelang mobil dinas yang telah berusia tua dan kondisinya tidak layak mendapat dukungan legislator. Wakil Ketua DPRD Agus Haris menilai kendaraan jika sudah tidak produktif maka bisa dilelang. Sesuai aturan dengan durasi di atas lima tahun.
“Ini supaya tidak membebani pencatatan aset di BPKAD,” kata wakil rakyat yang akrab disapa AH.
Apalagi jika kendaraan berusia tua tentunya menguras dari segi anggaran untuk perawatannya. Strategi ini diyakini untuk menghindari beban anggaran yang menumpuk. Utamanya saat ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Jadi daripada banyak memakan biaya operasional ya dilelang,” ucapnya.
Politikus Partai Gerindra ini menilai jika banyak pengadaan mobdin di akhir tahun ini. Maka proses pelelangan juga bisa dimulai bebarengan. Supaya tidak teranggarkan pemeliharaannya di tahun depan. Terkait rencana pengadaan mobdin yang masif di akhir tahun ini, ia tidak mempermasalahkannya.
Mengingat proses penganggaran telah dibahas bersama antara TAPD dengan Banggar DPRD. “Segala fasilitas pendukung kinerja ASN dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada rakyat kami dukung. APBD juga sudah kami setujui. Secara kelembagaan juga sudah menyetujui,” tutur dia.
Terbaru pejabat di Dinas Lingkungan Hidup juga bakal memiliki mobdin baru. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pagu anggaran yang disiapkan yakni Rp581 juta. Sekretariat DPRD juga bakal menambah satu mobdin baru dengan nominal yang sama. Kepala Diskop-UKMP pun mendapat jatah serupa dengan pagu anggaran Rp523 juta.
Pengadaan enam unit mobdin baru juga menyasar asisten dan staf ahli. Tiga asisten yang akan mendapatkan mobdin baru ialah Asisten Pemerintahan dan Kesra yang dijabat oleh Dasuki. Kemudian Asisten Administrasi Pembangunan Lukman. Serta Asisten Administrasi Umum yang kini masih diisi pelaksana tugas Akhmad Suharto.
Jumlah staf ahli pun tiga. Mencakup bidang pemerintahan dan hukum Dedy Haryanto, bidang ekonomi dan keuangan Syahruddin, serta bidang pembangunan kemasyarakatan dan SDM Tavip Nugroho.
Selain itu pemkot juga berencana membeli mini bus. Pagu anggaran yang digelontorkan ialah Rp546 juta. Armada ini digunakan untuk menunjang operasional. Di tambah satu unit bus listrik berkapasitas 28 penumpang. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan juga bakal memiliki unit baru. Khusus pengadaan unit baru untuk Dinas Perkimtan ini digelontorkan Rp523 juta. Tidak dijelaskan merek dan tipe kendaraan baru tersebut. Namun berdasarkan regulasi mengatur terkait kapasitas mesin.
Sementara Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) bakal membeli satu unit kendaraan operasional double gardan. Dengan pagu anggaran Rp492 juta. Serta Satpol PP juga berencana membeli dua unit kendaraan roda empat tipe double gardan. Nilai anggarannya ialah Rp985 juta.
Sehubungan dengan rencana pengadaan bus listrik, AH pun masih kurang sependapat. Menurutnya jangan sampai ketersediaan sarana penunjang jadi kendala. Apalagi harga bus listrik ini lebih mahal dibandingkan berbahan bakar minyak.
“Jangan sampai sudah buang uang banyak tetapi justru nanti perawatannya lebih mahal,” pungkasnya. (ak)
