WALI Kota Bontang Neni Moerniaeni menanggapi baik 16 rekomendasi dari Panitia Khusus (Banjir) DPRD Bontang. Namun demikian, ada empat poin rekomendasi yang dikoreksinya. Lantaran dianggap tidak sesuai kondisi di lapangan. Serta mempertanyakan dasar dari penyusunan rekomendasi yang dikoreksi tersebut.
Salah satunya rekomendasi nomor 6, yaitu DPRD meminta Pemkot Bontang wajib menyediakan anggaran penanggulangan banjir. Yang nominalnya 10 persen dari total APBD yang dimulai pada tahun 2019. Menurut Neni, rekomendasi tersebut mustahil dilaksanakan lantaran porsi APBD telah terstruktur sedemikian rupa.
“Kalau 10 persen dari total APBD, dengan rincian 20 persen pendidikan, 10 persen kesehatan, 10 persen penanggulangan banjir, mana nanti buat kesejahteraan masyarakat? Mana nanti buat membangun infrastruktur lainnya?” tanya Neni.
Karenanya, orang nomor satu di Kota Taman itu memberikan koreksi. Yaitu dengan kesepakatan bahwa anggaran yang dimaksud yaitu 10 persen dari belanja modal, bukan 10 persen dari total APBD.
Koreksi lainnya pada rekomendasi nomor 9, yaitu Pemkot Bontang wajib melakukan perubahan Amdal Danau Kanaan yang semula bertujuan pariwisata. Sehingga memungkingkan untuk penggunaan Danau Kanaan sebagai pengendali banjir. Hal itu berkaitan dengan pembuatan kolam retensi yang memerlukan luas lahan 63 hektare dengan kedalaman kolam minimal 3 meter.
“(Lahan) yang ada di situ saja hanya dua hektare. Bagaimana bisa 63 hektare?” sebut Neni.
Kata dia, rekomendasi tersebut sejatinya tidak masalah. Neni mengaku setuju saja. Namun rekomendasi tersebut juga mesti disesuaikan dengan kearifan lokal Bontang. Artinya, menyesuaikan dengan kondiri riil di Bontang, termasuk juga dengan kemampuan keuangan pemkot. Menurut dia, koreksi dilakukan lantaran rekomendasi merupakan putusan secara kelembagaan.
“(Koreksi) ini artinya mengingatkan. Karena ini kan putusan lembaga. Saya mengingatkan dan disampaikan dalam paripurna juga. (Karena) kalau enggak nanti menjadi bahan seolah-olah seperti itu,” urainya.
Adapun terkait kesempatan tiga tahun yang menjadi salah satu poin rekomendasi, Neni menyebut pemkot sejatinya memiliki semangat yang sama. Kata dia, rekomendasi itu bisa dilaksanakan secara penuh maupun tidak penuh, tetapi tetap ada upaya dalam melakukannya. Bahkan menurutnya, sebelum DPRD memberikan rekomendasi, ada poin yang sudah dilakukan pemkot.
“Kami sudah melaksanakan (penanggulangan banjir) dengan restorasi kali bersih. Iya kan? Termasuk yang tadi rekomendasi kan kami sudah duluan. Jadi kami juga sudah punya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Red.) untuk penanggulangan banjir,” beber Neni.
Dia menambahkan, sejatinya yang paling penting dalam penanggulangan banjir ini adalah pembangunan Bendungan Pengendali Banjir (Bendali) Suka Rahmat di Kutai Timur. Menurut Neni, efek dari beroperasinya bendali ini bisa luar biasa. Lantaran bisa berfungsi sebagai polder air permukaan, dan juga penampungan banjir. (luk)
