BONTANGPOST.ID, Bontang – Fenomena kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) di beberapa daerah terus menarik perhatian publik.
Termasuk di Balikpapan, Kalimantan Timur. Masalahnya kenaikan PBB di tengah kondisi hidup yang tidak mudah. Masyarakat menghadapi situasi ekonomi cukup sulit.
Meski kenaikan PBB terjadi bervariasi di setiap daerah. Seperti di Balikpapan, kenaikan tarif PBB dengan kisaran 50-100 persen. Itu pun setelah pemberian stimulus.
Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo berpendapat, kondisi ini terjadi karena pemerintah daerah sedang berupaya keras mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
Namun dengan adanya kenaikan PBB yang cukup fantastis. Menurutnya pemerintah daerah harus transparan dan terbuka menjelaskan ke publik.
“Berapa besaran kenaikan dan indikatornya apa saja untuk menaikan tarif PBB,” katanya.
Sehingga, kata dia, masyarakat tidak kaget karena diberi pemahaman lebih dulu. Walhasil jika tidak, kenaikan tarif PBB di berbagai penjuru daerah ini justru membebani masyarakat. Sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih.
Menurutnya, pemerintah harus melihat kondisi ekonomi masih stagnan. Serta daya beli masyarakat belum pulih.
“Adanya kenaikan tarif PBB ini justru berisiko memicu inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok,” sebutnya.
Apabila daya beli masyarakat lemah ditambah kenaikan pajak, mereka terancam tidak cukup memenuhi kebutuhan pokok.
“Ini bisa berdampak ke ekonomi lokal secara keseluruhan,” tuturnya.
Sementara cara instan pemerintah mencari uang dengan menaikan pajak juga tidak bisa dibenarkan. Itu sudah cara tradisional dan paling gampang.
“Seharusnya pemerintah perlu mikir. Jangan hanya mengandalkan kenaikan pajak untuk meningkatkan PAD,” ucapnya.
Padahal, ada banyak sumber PAD yang masih potensial dan belum digali secara optimal. Seperti pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Perusda) dan aset-aset strategis milik Pemkot Balikpapan.
“Suruh Perusda itu bekerja profesional, biar bisa menghasilkan pendapatan,” imbuhnya.
Bahkan Balikpapan juga punya banyak aset. Sebagai pintu gerbang Kaltim. Itu semestinya bisa dioptimalkan.
“Artinya ada banyak cara mendongkrak PAD, bukan hanya kenaikan pajak,” tandasnya. (*)
