SAMARINDA – Empat tahun terakhir ratusan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa ketetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) terjadi di Kaltim. Ada pula yang diminta tanda tangan surat PHK karena dianggap sebagai ancaman bagi masa depan perusahaan. Alasannya, buruh tersebut dinilai kerap memberikan kritik atas ketidakadilan yang dilakukan pengusaha.
Hal itu pernah dialami Amran pada 2016 lalu ketika bekerja di sebuah perusahaan lokal yang berlokasi di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser. Meski sudah berlangsung dua tahun silam, PHK tersebut telah meninggalkan kesan mendalam dan perlawanan dari serikat buruh.
Amran mengatakan, PHK itu terjadi setelah aksi mogok kerja yang dilakukan buruh. Aksi itu berawal dari kebijakan perusahaan yang menganggap para buruh mangkir dari pekerjaan. Padahal kenyataannya Amran tidak pernah absen dari tugasnya di perusahaan.
“Setelah mogok itu, saya dikasih cuti selama dua minggu. Tiba-tiba saya sudah dilarang masuk kerja. Bahkan diusir dari mes. Saya tidak terima. Waktu saya disuruh tanda tangan risalah, saya tidak mau. Saya minta didampingi serikat buruh,” ungkapnya, Kamis (20/9) kemarin.
Beberapa orang manajer dan staf perusahaan memintanya untuk tanda tangan surat penghentian dan pesangon tersebut. Setelah mendapat tekanan dari serikat buruh, pimpinan perusahaan itu mengurungkan niatnya meminta tanda tangan dari Amran.
“Saya diancam kalau tidak tanda tangan, pesangon akan berkurang. Karena perusahaan akan melakukan mediasi di Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Red.). Mereka juga bilang akan membawa kasus itu ke PHI. Tetapi saya tidak takut,” katanya.
Surat tersebut dianggap Amran sebagai bentuk jebakan yang justru merugikannya. Terlebih selama enam tahun bekerja di perusahaan, Amran kerap kali mendapat informasi adanya “permainan” dalam PHK.
“Karena saya tidak mau tanda tangan, saya disuruh pulang dari perusahaan. Tetapi saya bilang enggak mau pulang. Saya masih ingin bekerja. Karena saya pikir, selama masa kerja berjalan, saya akan tetap bekerja,” terangnya.
Perusahaan mengurungkan niat untuk mengambil kebijakan PHK terhadap Amran. Namun selama 14 bulan bekerja pasca munculnya keinginan pimpinan perusahaan menghentikannya, dia tidak mendapatkan gaji dan hak lainnya dari perusahaan.
“Saya berkeinginan melaporkan kasus ini di kepolisian. Mungkin nanti akan saya coba bersama serikat untuk menyampaikan laporan ke Polda Kaltim,” ucapnya.
Tidak berhenti sampai di situ, melalui Serikat Buruh Borneo Indonesia (SBBI) Kaltim, Amran melaporkan kasus tersebut di PHI Samarinda. Di pengadilan tersebut, tuntutannya tidak dipenuhi.
“Putusannya menolak tuntutan saya. Karena dianggap tidak harmonis. Saya disebut provokator. Kalau begitu, mestinya teman-teman saya juga dihentikan dari perusahaan. Tidak hanya saya. Berarti tidak masuk akal dong,” katanya.
Kemudian dia mengajukan kasasi di Mahkamah Agung (MA). Di lembaga tersebut, dikeluarkan putusan yang sama dengan PHI Samarinda. Selain itu, perusahaan diminta tetap membayar pesangon untuk Amran.
“Sekarang saya ajukan peninjauan kembali di MA. Tuntutan saya cuman satu, saya mau kembali bekerja dan menerima gaji yang sama seperti buruh yang lain,” pintanya. (*/um)
