bontangpost.id – Pengelolaan Pelabuhan Loktuan oleh anak usaha Perumda AUJ yakni PT Laut Bontang Bersinar (LBB) masih dihadapkan sejumlah persoalan. Terbaru, Dirut Perumda AUJ Abdu Rachman mengatakan publik harus mengetahui bahwa kapasitas area pelabuhan butuh pengembangan.
“Sehingga jika area bertambah, area sandar kapal akan lebih banyak. Otomatis pendapatan yang diraup juga bisa meningkat,” kata Rachman.
Kondisi ini tentu juga bisa mengatasi persoalan antrean padat di tempat sandar kapal. Terlebih dermaga juga selain digunakan untuk melayani kapal penumpang juga kapal barang. Dengan dermaga yang ada maka tak jarang pelayanan kapal penumpang diutamakan. Saat kapal milik PT Pelni atau swasta bersandar. Sebab durasi untuk sandar sangatlah terbatas.
“Ini berusaha untuk mengajukan proposal perencanaan mengenai pengembangan dermaga. Statusnya dalam progres,” ucapnya.
Ia tidak menyebut proposal pengajuan ini dialamatkan kepada siapa. Termasuk dengan nominal kebutuhan anggaran dan luasan area terkait wacana ini. Berdasarkan tipografi pelabuhan, maka area yang bisa dikembangkan ialah sisi kanan kawasan pelabuhan. Sebab untuk sisi kiri sudah berdekatan dengan Masjid Terapung Darul Irsyad Al-Muhajirin.
Sebelumnya, ia belum bisa memberikan penjelasan terkait dugaan adanya tunggakan gaji di anak perusahaan tersebut. “Saya masih berada di luar kota sejak dua pekan lalu. Nanti sepulang ini saya akan meminta konfirmasi,” tutur dia.
Tak hanya itu, sejauh ini juga belum ada laporan kondisi keuangan dari PT LBB. Mengingat sejak beberapa hari lalu pihak anak perusahaan sudah membuat laporan. Tetapi masih dilakukan audit dari pihak inspektorat. Ia juga meminta kepada publik tidak terburu-buru menjatuhkan vonis. Pasalnya unit usaha ini mulai dibentuk sejak awal tahun. Artinya masih 10 bulan bekerja. Direksi masih menata diri. Mulai dari segi organisasi, manajemen, hingga keuangan.
“Nanti dilihat di akhir tahun peformanya seperti apa. Menurut saya kalau ada masalah seperti itu merupakan hal biasa. Publik jangan berlebihan memojokkan,” ucapnya.
Ia juga tidak meminta publik memaklumi. Pasca pemkot menyerahkan kewenangan pengelolaan pelabuhan dari PT Pelindo. Namun diakui pendapatan yang didapatkan sejauh ini masih terbilang kecil. Sebab asumsinya sektor pemasukan masih sebatas di area darat pelabuhan. Sementara sejatinya pendapatan itu bisa dalam nominal besar jika bisa menyasar dari sisi laut.
“Kalau dihitung prediksi saya pendapatan yang diraup ini masih 10 persen. Karena 90 persennya di sisi laut,” tutur dia.
Aspek darat yang kewenangannya dimiliki PT LBB ialah pengelolaan kepelabuhan, izin sandar, dan parkir. Bahkan sektor parkir sejauh ini masih dalam tahap sosialisasi dengan masyarakat. Adapun sisi laut masih menjadi kewenangan dari Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub. Perumda AUJ pun masih berjuang terkait ini. Mengingat di Cilegon bisa mengeruk pendapatan dari sisi laut.
“Kapal tunda, kapal pandu itu bisa masuk pendapatan. Dan LBB bisa dan siap lakukan. Ketika pemerintah pusat memberikan kewenangan itu,” terangnya.
Sementara LBB sudah diberikan instruksi untuk membayar kewajiban tetap. Artinya LBB sudah ada beban awal. Ia pun meminta warga untuk mendoakan terkait kepercayaan yang diberikan PT LBB. (ak)
