Angkutan jumbo yang beroperasi siang hari mendapat sorotan kalangan legislator. Dishub Bontang diminta tidak diam saja.
BONTANG–Ketua Komisi III Amir Tosina menilai, Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang harus menegakkan aturan. Dia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut tidak tebang pilih demi tegaknya aturan.
Menurut dia, percuma jika regulasi dibuat tapi tidak dijalankan. Ketegasan dalam penegakan wajib agar tidak ada kecemburuan sosial. Politikus Partai Gerindra ini menilai, perusahaan yang memperoleh pasokan tiang pancang pun layak diberi sanksi. Jadi, pengiriman tetap sesuai koridor ketentuan.
“Apabila ada pelanggaran diberikan sanksi bagi pelanggar. Apalagi ini tertuang dalam analisis dampak lalu lintas (andalalin),” ucapnya.
Pelanggaran itu, membahayakan pengendara lain di sekitarnya. Terlebih jika beroperasinya truk pengangkut tiang pancang saat memasuki kawasan padat lalu lintas. Faktor yang perlu diperhatikan berkenaan kontur jalan di Kota Taman berbukit-bukit. Maka sisi keamanan pengguna jalan lainnya patut dijaga.
Senada, anggota Komisi III Faisal menyebut aktivitas truk bermuatan tiang pancang mengganggu pengendara lain. Dia pernah mendapati truk tersebut mogok di salah satu ruas jalan. Akibatnya arus lalu lintas terhambat. “Saya kemarin sempat berhenti dan menegur sopirnya. Dishub jangan tinggal diam,” kata Faisal.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Dishub Bontang Kamilan menyebut, masa izin diperbolehkannya truk bermuatan tiang pancang melitas mulai pukul 17.00 hingga malam hari. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengirim surat peringatan kepada perusahaan yang dipasok tiang pancang tersebut.
Untuk mematuhi regulasi yang ada, berkenaan dengan penilangan menjadi kewenangan Satlantas Polres Bontang. “Perusahaan akan kami surati. Memang untuk jenis sumbunya masih masuk regulasi. Beban tiang dibawa tetapi terlalu banyak,” ucap Kamilan. (*/ak/kri/k8/prokal)
