BONTANGPOST.ID, Bontang – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang) menginisiasi penguatan struktur kearsipan melalui pembentukan Unit Kearsipan tingkat 3 (UK 3) di lingkungan sekolah dan kelurahan.
Langkah tersebut disampaikan Kepala DPK Bontang, Retno Febriaryanti, dalam kegiatan pembinaan kearsipan di Hotel Grand Mutiara, Selasa (19/5/2026).
Retno menjelaskan, pembentukan UK 3 merupakan bagian dari implementasi struktur tata kelola kearsipan dalam aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) yang mengacu pada ketentuan nasional.
Unit tersebut nantinya akan melekat pada satuan kerja seperti Unit Pelaksana Teknis (UPT) sekolah dan kantor kelurahan sebagai penanggung jawab pengelolaan arsip dinamis.
“Pembentukan Unit Kearsipan tingkat 3 ini untuk memperkuat tata kelola dokumen di tingkat kelurahan dan sekolah agar lebih tertib dan terstandar,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan struktur ini juga penting untuk menjaga konsistensi kinerja kearsipan Kota Bontang yang sebelumnya telah meraih penghargaan terbaik nasional dalam implementasi Srikandi dari ANRI pada 2024.
Capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi kearsipan secara menyeluruh, hingga ke level unit pelayanan paling bawah.
DPK Bontang juga menegaskan bahwa pembinaan kearsipan dilakukan berdasarkan regulasi daerah, yakni Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
Melalui pembinaan tersebut, DPK memiliki kewenangan untuk memberikan bimbingan teknis secara berkala kepada perangkat daerah, termasuk sekolah dan kelurahan.
Dalam kegiatan itu juga disoroti efisiensi penggunaan aplikasi Srikandi, terutama dalam proses disposisi surat yang kini dapat dilakukan secara digital melalui perangkat elektronik tanpa harus hadir secara fisik.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menekankan pentingnya komitmen aparatur dalam mendukung transformasi digital.
“Teknologi tidak akan berdampak maksimal tanpa komitmen dari aparatur di lapangan,” ungkapnya.
Ia menegaskan Pemerintah Kota Bontang akan terus mengawal proses transformasi digital agar seluruh elemen birokrasi mampu beradaptasi secara merata. (*)
