BONTANGPOST.ID, Bontang – Di tengah sorotan terhadap kondisi fiskal daerah, Pemerintah Kota Bontang memastikan keuangan daerah masih dalam kondisi aman dan terkendali. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan kas daerah saat ini berada di angka sekitar Rp156 miliar.
Ia menyebut, meskipun terjadi efisiensi dan refocusing anggaran, seluruh program strategis pemerintah tetap berjalan tanpa gangguan berarti.
“Aman. Yang penting tidak mutar. Semua kegiatan tetap jalan,” kata Neni.
Menurutnya, sejumlah penyesuaian anggaran memang dilakukan, termasuk dampak dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya yang tidak tercapai sekitar Rp150 miliar. Namun, kondisi tersebut belum mengganggu operasional pemerintahan maupun pelayanan publik.
Neni menjelaskan, kebutuhan rutin seperti gaji pegawai yang mencapai sekitar Rp60 miliar per bulan masih dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, Pemkot juga masih menunggu transfer dana dari pemerintah pusat pada periode berikutnya.
“Insyaallah kita tidak defisit,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemkot Bontang terus mendorong langkah efisiensi di berbagai sektor. Salah satunya melalui kebijakan penghematan konsumsi rapat yang berdampak pada penurunan belanja operasional.
Menurut Neni, kebijakan tersebut mampu menekan pengeluaran konsumsi lebih dari 50 persen, sejalan dengan instruksi efisiensi dari pemerintah pusat.
“Sekarang rapat-rapat Senin dan Kamis tidak ada makanan,” jelasnya.
Ia menegaskan kebijakan tersebut bukan kewajiban, melainkan imbauan untuk membangun pola hidup sehat sekaligus efisiensi anggaran. Selain penghematan biaya, kebijakan itu juga berdampak pada pengurangan penggunaan plastik, kertas, hingga emisi karbon.
Meski melakukan efisiensi, Pemkot Bontang memastikan program kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas. Bantuan untuk guru ngaji, kader kesehatan, marbot, hingga program pendidikan tetap dipertahankan.
“Yang tidak dikorbankan itu belanja rutin masyarakat. Standar pelayanan minimal tetap nomor satu,” pungkasnya.
