DPRD Desak Bentuk Komite Penanggulangan TKA

Antisipasi untuk Masuknya TKA Ilegal

BONTANG – DPRD Bontang mendesak Pemkot Bontang untuk membentuk Komite Penanggulangan Orang Asing. Mengingat banyaknya pemberitaan terkait masuknya TKA Ilegal ke Indonesia di beberapa daerah.  Komite Penanggulangan Orang Asing pun sebagai antisipasi masuknya mereka yang dinilai ilegal.

Ketua Komisi II DPRD Bontang, Ubaya Bengawan mengatakan, antisipasi harus dilakukan Pemkot Bontang sejak dini. Apalagi, rencana dibangunnya proyek besar seperti NPK Cluster dan kilang refinery di Bontang. “Sebenarnya, warga asing boleh saja masuk tetapi mereka yang memiliki skill, serta legal dan memenuhi persyaratan,” ungkapnya saat ditemui Selasa (17/1).

Dikatakan Ubaya, jika memang mereka mengincar tenaga kerja di Indonesia, maka harus memiliki skill lebih dari orang Bontang. Jika sama saja, maka harus memprioritaskan orang Bontang untuk dipekerjakan.

Upaya mengantisipasi sejak dini juga bisa membuat pemerintah mengambil keputusan yang bijak sehingga tak perlu ada pengusiran paksa seperti di beberapa daerah.

“Meskipun memang, dari pengamatan selama ini, belum ada TKA ilegal, sementara beberapa perusahaan mempekerjakan warga asing yang sudah legal seperti Indominco sebanyak 11 warga asing, serta Badak LNG sebanyak 1 warga asing,” bebernya.

Menurutnya, permasalahan TKA ilegal ini merupakan masalah yang serius. Ketika mereka masuk dan tak bisa bekerja, maka justru sangat berdampak bagi daerah. Salah satunya menambah angka pengangguran.

Apalagi, jumlah pengangguran di Bontang masih terbilang tinggi. “Seperti lowongan pekerjaan saat Kaltim 5 dibangun, seribu pendaftar, hanya 100 orang yang diterima. Itu salah satu bukti pengangguran tinggi,” ujarnya.

Dampak lainnya, ketika TKA ilegal masuk dan menambah pengangguran, maka situasi perekonomian akan menurun dan menimbulkan penyakit masyarakat salah satunya tindakan kriminal. “DPRD hanya bisa mendesak pemerintah untuk membuat komite tersebut sebagai antisipasi segala kemungkinan, dan sebisa mungkin deteksi dini,” pintanya.

Ubaya juga meminta pemilik atau pengelola hotel dan penginapan juga harus lebih selektif dalam menerima tamunya. Ketika ada orang asing, identitas tamu harus betul-betul diperhatikan.(mga)