Hasil Wali Kota Hadiri Rakor Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat Tahun 2017
JAKARTA – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Tahun 2017, yang digelar Selasa (5/8) kemarin, di Hotel Acacia, Jakarta. Kegitan tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri, Tjahya Widayanti.
Rakor Pengawasan dan Pelaksanaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Tahun 2017 diikuti 300 peserta. Terdiri dari Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang perdagangan. Sebagai narasumber pada rakor kali ini adalah Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharan Kemenkeu, Direktur Advokasi Wilayah I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) dan nara sumber dari Tim Aplikasi Sistem Informasi Pasar.
Sedangkan materi yang disampaikan dalam rakor ini adalah proses pengadaan barang/jasa pelaksanaan pembangunan pasar rakyat, percepatan pencairan anggaran pembangunan pasar, serta materi implementasi aplikasi online Sistem Pelaporan Pembangunan/Revitalisasi Pasar.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dalam sambutannya mengatakan, Kemendag tahun 2017 telah mewajibkan kepada daerah dalam pembangunan pasar rakyat, untuk menerapkan Prototipe Pasar Rakyat. Dengan harapan antara lain, pertama agar pasar rakyat yang dibangun memiliki tampilan keseragaman atau kesamaan desain. Kedua, pengelolaan pasar rakyat lebih modern mampu berkompetisi dan berdaya saing, dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Ketiga, meningkatkan pelayanan dan akses lebih baik, kepada masyarakat konsumen dan menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak roda perekonomian daerah.
Lebih lanjut dikatakan, mengingat waktu tinggal empat bulan lagi, langkah-langkah yang harus disiapkan pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan antara lain penambahan jam kerja, penambahan tenaga kerja, dan mengevaluasi setiap minggu permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan.
“Sedangkan untuk daerah yang telah selesai pembangunan pasar rakyat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pasar rakyat harus langsung dimanfaatkan, memprioritaskan pedagang lama, segera diusulkan proses hibah ke Kemendag, dan pemeliharaan setelah pasar selesai dibangun menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Sihard Hadjopan Pohan dalam laporannya menjelaskan, tujuan dari pertemuan ini untuk mengevaluasi dan mengetahui, sejauh mana permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan revitalisasi pasar.
Pada kesempatan itu, Neni Moerniaeni menyampaikan terima kasihnya kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Tjahya Widayanti dan Direktur Sarana Distribusi dan Logistik, Sihard Hadjopan Pohan atas perhatiannya kepada kota Bontang.
Neni juga menyampaikan, bahwa hasil dari pertemuan tersebut Pemkot Bontang mendapatkan 1 dana perbantuan khusus pembangunan pasar modern untuk di Loktuan. (*/rdy)
