BONTANG – Rapat dengar pendapat antara Komisi II DPRD Bontang, investor Bontang City Mall (BCM), dan pemilik lahan yang akan dibangun mal tersebut kembali berlangsung, kemarin (20/3). Namun, investor BCM, PT Anggaraksa Lokeswara ternyata kembali berhalangan hadir dalam rapat kedua kali ini. Ketua Komisi II, Ubaya Bengawan menyampaikan, agenda rapat sebenarnya untuk mendengarkan komitmen dari investor dalam rencananya membangun mal nanti.
Ditemui usai rapat, Ubaya menyebut ada beberapa komitmen yang ingin didengarnya terlebih dulu. Seperti penggunaan tenaga kerja lokal, bahan baku lokal, dan lain-lain. Komitmen-komitmen ini yang perlu digali lebih lanjut untuk melihat keseriusan investor. “Kami ingin tahu, apakah ada komitmen pemberdayaan tenaga kerja lokal, bahan bakunya apakah juga akan mengambil dari lokal,” katanya, kemarin (20/3).
Ubaya berharap investor mal mampu menyerap sekitar 60-70 persen tenaga lokal untuk bekerja di BCM. “Kalau bisa sebanyak-banyaknya, jika bukan tenaga skill. Namun jika butuh keahlian khusus, perlu beberapa persyaratan terkait keahlian tersebut,” ujarnya.
Rapat ini, lanjut Ubaya bukan merupakan bentuk menghalang-halangi investor yang akan masuk ke Bontang. Justru, investor perlu untuk dipermudah menanamkan investasinya untuk menggairahkan perekonomian Kota Taman. Rencananya, mereka pun akan mencoba memanggil kembali pihak investor dengan agenda yang sama. “Akan terus kami undang sampai komitmennya didengar bersama,” ucapnya.
Sementara pemilik lahan, Ridwan Habibon dalam rapat menceritakan kronologis proses pembebasan lahan yang hingga kini belum usai. Dalam rapat, Ridwan menyebut hingga kini lahan miliknya belum bisa disertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena masih adanya aset milik pemerintah berupa jalan gang yang belum dilepas. Untuk melepas aset tersebut, dibutuhkan surat rekomendasi dari DPRD Bontang. “Kalau surat rekomendasi itu sudah ada, bisa segera disertifikat, segera dimulai pengerjaannya,” kata Ridwan.
Dirinya pun meminta DPRD Bontang segera mengeluarkan surat rekomendasi tersebut agar proses sertifikasi bisa berjalan. Ubaya dalam rapat menjawab, rekomendasi tersebut yang akan mengeluarkan adalah pimpinan DPRD. “Nanti biar pimpinan yang mengeluarkan langsung surat tersebut. Hasil pertemuan ini pun juga akan dilaporkan kepada pimpinan,” ujarnya. (zul)
