BONTANGPOST.ID, Bontang – Kursi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) telah kosong. Pasca Amiruddin Syam purna tugas pada 1 Juni lalu. Saat ini kursi ini diisi oleh pelaksana tugas (Plt) yakni Soni Suwito.
Sekretaris Kota (Sekkot) Bontang Aji Erlynawati membenarkan kondisi ini. Durasi Plt menjabat selama tiga bulan ke depan. “Bisa diperpanjang lagi tiga bulan berikutnya,” kata pejabat yang akrab disapa Iin ini.
Bahkan Soni sudah melakukan rapat internal pembahasan RPJMD 2025-2029 pada 3 Juni lalu. Soni saat ini juga masih menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Sementara kursi Plt Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop-UMPP) juga berganti. Sebelumnya yakni Sekretaris Alfrita Junain Sande yang didapuk untuk posisi itu. Kini dijabat oleh Asdar Ibrahim.
Asdar merangkap jabatan sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setkot Bontang.
“Mengenai pejabat definitif kami masih menunggu arahan dari wali kota,” ucapnya.
Rencananya untuk job fit pengisian posisi yang kosong akan dilakukan pada bulan ini. Saat ini terdapat tiga posisi yang lowong. Meliputi Kepala Diskop-UMPP, Bapperida, serta Kepala Dinas Perhubungan.
“Plt itu juga ada ketentuannya. Minimal esellon III A atau selevel dengan sekretaris OPD atau kepala bagian. Kalau di bawahnya tidak mungkin, masa kepala bidang membawahi sekretaris,” tutur dia.
Satu slot lagi yakni Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum.
Sementara bergulirnya waktu terdapat beberapa lagi kursi yang tidak berpenghuni. Mulai dari Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan hingga Sekkot.
“Kemungkinan BKPSDM saat ini masih dalam tahapan persiapan,” terangnya.
Sebelumnya, dua jabatan eselon II akan dilelang ulang. Yaitu, kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop-UKMPP) dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum.
Seleksi yang dilakukan pada Juli 2024 itu dinilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terlalu dekat dengan Pilkada. Di mana Pilkada Bontang dilakukan pada November 2024.
“Ini bukan kali pertama terjadi. Pada 2019 lelang jabatan juga dibatalkan karena dianggap terlalu dekat Pilkada 2020,” kata Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni.
Lelang dua jabatan tersebut sejatinya sudah mengerucut pada tiga nama di masing-masing posisi sebelum dibatalkan Kemenpan-RB.
Yakni, Eko Arisandi; Kepala Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah, Moch Arif Rochman; Kabag Ekonomi dan SDA Setda, serta Muhammad Syahbirin; Sekretaris BPKAD. Mereka bersaing untuk posisi Kepala Diskop-UKMPP. (kp)
