SANGATTA- Agar program kerja bisa selaras dengan kebijakan pembangunan pemerintah daerah, Darma Wanita Pembangunan (DWP) Kabupaten Kutim menggelar rapat kerja (Raker) di Gedung Wanita, Jalan Prof.DR. Baharuddin Lopa SH, Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Selasa (9/5) lalu.
Raker ini sebagai upaya penentuan program kerja DWP Kutim untuk dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan organisasi. Rapat yang berlangsung selama sehari ini melibatkan puluhan pengurus DWP.
Sejumlah program di tahun sebelumnya juga dipertajam pada Raker tersebut. Antara lain membangun anggota DWP, keluarga, dan masyarakat. Termasuk mendorong kaum perempuan mandiri secara ekonomi, berpengetahuan luas, dan ikut mengambil peran dibidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan politik
“Berdasarkan kebijakan dari musyawarah nasional pada tahun 2016, kami diminta untuk membuat program kerja. Sehingga kerja DWP terarah. Bahkan sekarang ada aturan bila DWP harus menyampaikan informasi secara e-Reporting yakni pelaporan program kerja secara online,” jelas Ketua DWP Sri Andayani Irawansyah.
Dia mengatakan, program pelatihan terkait itu telah dilakukan pihaknya. Pasalnya, laporan e-Reporting diwajibkan bagi seluruh pengurus DWP Kabupaten dan Kota diseluruh Indonesia.
“Pada program tersebut, DPW diharuskan mengisi data kepengurusan, jumlah anggota, jumlah anak, dan kemudian jabatan suami. Data tersebut akan menjadi data awal untuk melakukan kegiatan,” tuturnya.
Dari data yang di kirim lewat e-Reporting akan diketahui tingkatan pendidikan atau keterampilan setiap anggota DPW. Menurutnya, jika ada isteri pegawai yang memiliki keterampilan, baik itu menjahit, memasak, dan mengolah kerajinan tangan lainnya, dapat dijadikan sebagai kebijakan program kerja.
Sekertaris DWP Kutim Euis Istiqomah menambahkan tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk menyelaraskan program kerja yang ada di internal DWP Kabupaten serta pemerintah. Termasuk membuat rencana kerja sekretariat sampai ke bidang-bidang.
“Seusai SK DWP Pusat Nomor 170 tahun 2016 tentang Kebijakan Pengelolaan, kami harus membuat program kerja. Selanjutkan disinkronkan sampai ke daerah hingga kecamatan dan desa,” katanya.
Program kerja tersebut dibuat dalam Raker untuk dipersentasikan, kemudian disusun. Selanjutnya dijadikan acuan kegiatan dalam satu tahun kepengurusan. Di antaranya, untuk sekretariat dan administrasi berupa atribut organisasi yang menginformasikan kegiatan DWP. Begitupun di bidang lainnya.
“Untuk DWP sendiri yang utama adalah anggota keluarga, baru masyarakat. Karena organisasi DWP adalah organisasi isteri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang dulunya lebih dikenal Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jadi tujuan utamanya memberikan kesejahteraan atau nilai tambah kepada anggotanya, kemudian keluarga baru masyarakat,” pungkasnya. (hms11/drh)
