BONTANGPOST.ID, Bontang – Langkah evaluasi program bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan oleh Pjs Wali Kota Bontang Munawar dipandang merupakan langkah tepat.
Pengamat Hukum dan Politik Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mengatakan program bimtek ini diduga sudah seperti alat untuk memperoleh dukungan di pilkada.
“Ada kekhawatiran, bimtek ini menjadi program yang menguntungkan calon tertentu,” kata akademisi yang akrab disapa Castro ini.
Menurutnya program bimtek rentan menjadi ruang tawar-menawar bagi calon tertentu. Secara genealogi, bimtek menjadi ajang untuk memobilisasi dukungan. “Jelas ini tidak sehat dalam pilkada,” ucapnya.
Jika bimtek ini dinilai berdampak terhadap jalannya pemerintahan. Termasuk dalam urusan dukungan dalam pilkada, sepatutnya penjabat sementara melakukan evaluasi. Terpenting menurutnya langkah itu dilakukan terlebih dahulu. Sehingga bisa mengetahui apa dampak yang dirasakan.
Terkait dengan pemanggilan lurah yang dilakukan oleh kepolisian kepada sejumlah lurah, ia belum mendapat alasan yang cukup. Sehubungan dengan alasan pemanggilannya. Ia menjelaskan aparat peneggak hukum harusnya memberikan keterangan terkait pemanggilan ini dalam hal pelanggaran apa.
Dosen tersebut juga menuturkan Polres tidak bisa asal memanggil. Tanpa adanya konfirmasi terkait alasan pemanggilannya dalam perkara apa. Sebelumnya Kapolres Bontang AKBP Alex Frestian Lumban Tobing telah memanggil sejumlah lurah untuk dimintai keterangan.
“Pemanggilannya bertahap. Sebelumnya itu lurah di Kecamatan Bontang Utara,” sebutnya.
Ia pun juga tak menampik pemanggilan nantinya juga menyasar OPD terkait. Pihak peneggak hukum saat ini masih menggali keterangan dan bukti terkait adanya permasalahan ini. Diketahui anggaran bimtek tahun ini menembus Rp160 miliar. Tersebar di sejumlah OPD dan kelurahan. (*)
