bontangpost.id – Keputusan pemerintah pusat menghapus tenaga honorer pada 2023 menimbulkan kontra di kalangan masyarakat. Khususnya Forum Honorer Bontang.
Sebagian besar honorer mengaku kecewa serta menolak penghapusan tersebut, karena tidak disertai solusi penyelesaian yang jelas terutama untuk honorer tenaga administrasi dan teknis lainnya. “Terus terang kami sangat kecewa dengan adanya keputusan itu,” aku Sekretaris Forum Honorer Bontang Aris Abdullah, Senin (6/6/2022).
Untuk itu, Aris meminta pemkot memperjuangkan nasib 2.368 tenaga honorer di Bontang tanpa tebang pilih. Meski diakui Aris, beberapa tenaga honorer di Bontang memiliki status pendidikan SMA/sederajat.
“Paling tidak mereka dialihkan menjadi outsourcing atau lainnya. Jadi status mereka jelas tidak menggantung,” ucapnya.
Tak hanya itu, ia juga meminta pemkot mengakomodasi sesuai Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) tenaga honorer yang selama ini telah ada di instansi pemerintahan. Sehingga berpeluang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah daerah Perjanjian Kerja (PPPK).
“Semoga ada solusi terbaik bagi nasib honorer. Baik itu honorer yang sudah lama mengabdi mapun honorer yang dilingkungan OPD,” harapnya.
