BONTANGPOST.ID, Bontang – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bontang menyoroti penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang diperkirakan akan berdampak pada kapasitas fiskal daerah.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Bontang, Awinardi, dalam pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan Raperda APBD 2026 di Gedung DPRD Bontang, Senin (29/9/2025).
“Keterbatasan fiskal tidak boleh menghambat pencapaian pembangunan,” tegasnya.
Ia meminta agar penyusunan anggaran dilakukan lebih selektif, dengan memprioritaskan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat serta memangkas kegiatan seremonial yang kurang mendesak.
“Setiap program harus benar-benar bermanfaat bagi warga dan dapat terealisasi optimal,” ujarnya.
Fraksi PDIP juga mendukung upaya Pemkot Bontang dalam intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kebijakan itu diingatkan agar tidak membebani masyarakat dan tetap berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.
Awinardi menegaskan pengelolaan BUMD harus dilakukan secara profesional agar mampu memberi kontribusi nyata terhadap PAD. Pos lain-lain PAD juga diminta dikelola secara transparan, akuntabel, dan hati-hati.
“Bukan hanya mengejar angka, tapi juga menjamin keberlanjutan dan manfaat bagi warga,” pungkasnya. (*)
