BONTANG–Akibat gaji pada Februari belum terbayar, 53 karyawan PT PAN mogok kerja. Sebab, tak hanya gaji yang menunggak, jaminan hari tua (JHT) dan BPJS Kesehatan pun belum beres.
Perwakilan karyawan bernama Ginanjar menyebut, dalam setahun, JHT karyawan hanya dibayarkan dua bulan. Sisanya terutang. Sementara itu, BPJS Kesehatan sudah dua bulan dinonaktifkan karena tidak ada pembayaran dari perusahaan.
“Gaji kami juga tak pernah tepat waktu. Bahkan, Februari ini belum dibayarkan,” kata Ginanjar saat mengadu ke Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni di Rujab Wali Kota Bontang, Senin (18/2).
Disebutkan, karyawan diminta membayar secara mandiri untuk BPJS Kesehatan agar bisa dipakai berobat. “Ada istri teman kami yang mau melahirkan ditolak BPJS-nya karena sudah tidak aktif. Motor teman kami juga ditarik karena tak bisa bayar cicilan. Kami dizalimi,” bebernya.
Ke-53 karyawan outsourcing itu sepakat mogok bekerja sejak Senin (18/2) hingga gajinya terbayar. Mengingat, pekerjaannya cukup berisiko terjadi kecelakaan.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang Neni meminta Dinas Ketenagakerjaan Bontang memfasilitasi mediasi antara perusahaan dan karyawan. Hal itu agar permasalahan karyawan bisa diselesaikan. Menurut dia, hak karyawan tak boleh tertunda.
“Saya sedih dengarnya, meskipun ini sebenarnya bukan kewenangan kami (lokasi perusahaan masuk wilayah Kutim), tetapi karena karyawannya orang Bontang, maka saya coba bantu,” ungkap Neni.
Di samping itu, Plt Kadisnaker Bontang Puguh Harjanto mengatakan, Rabu (20/2) pihaknya akan memanggil kedua pihak untuk dimediasi. “Kami fasilitasi meski wilayah Kutim, karena karyawannya warga Bontang,” pungkasnya. (mga/dwi/k8/kpg)
