BONTANGPOST.ID – Tiga partai besar menyatakan siap untuk menghapus tunjangan anggota DPR yang dianggap telah melukai rasa keadilan rakyat.
Ketiga partai tersebut yakni, Partai Gerindra, PDIP, dan PKS. Lalu, bagaimana partai lain seperti Golkar, Nasdem, PAN, dan PKB?
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR, Budisatrio Djiwandono, menegaskan komitmen untuk menghentikan tunjangan anggota dewan yang dinilai menciderai rasa keadilan publik.
Keputusan ini sebagai bentuk respons atas gelombang aksi demonstrasi dan kemarahan rakyat yang semakin meluas pasca-insiden demonstrasi di berbagai daerah.
“Kami mendengar suara rakyat yang kecewa terhadap tunjangan-tunjangan mewah yang dirasa tidak pantas di tengah penderitaan masyarakat. Fraksi Gerindra siap meninjau ulang, bahkan menghentikan tunjangan yang tidak sesuai dengan keadilan,” tegas Budisatrio dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2025).
Tak lupa, Budisatrio Djiwandono juga menyampaikan permintaan maaf kepada publik karena peran DPR, termasuk Fraksi Gerindra, dinilai belum sepenuhnya maksimal dalam menyerap aspirasi rakyat.
“Kami sadar, demokrasi menuntut kami untuk melindungi kebebasan berpendapat, bukan sekadar mendengarnya,” ujarnya.
Budisatrio menilai tragedi yang menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka di berbagai kota merupakan sinyal kuat bahwa sistem pengelolaan negara harus segera diperbaiki.
Dia juga menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban yang meninggal maupun terluka dalam demonstrasi di Jakarta, Makassar, dan sejumlah daerah lainnya.
Selain Partai Gerindra, dua partai lainnya yakni PDIP dan PKS juga membuat keputusan mengejutkan merespons aksi protes terhadap kenaikan tunjangan dan berbagai fasilitas mewah yang diperoleh anggota DPR RI.
Fraksi PDIP dan PKS di DPR RI sepakat untuk menghapus tunjangan bagi anggota DPR RI. Fraksi PDIP menegaskan, sudah saatnya DPR berhenti jadi simbol pemborosan.
Fraksi PDIP berpandangan, di tengah rakyat yang masih berjuang menghadapi harga kebutuhan pokok yang melambung, tidak pantas wakil rakyat menikmati berbagai kemewahan dan tunjangan fantastis.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Said Abdullah mengatakan jika tiap anggota DPR memiliki sensibilitas (empati) terhadap kehidupan rakyat yang pada umumnya masih susah, maka tidak akan lagi ada berbagai fasilitas dari pajak rakyat yang berlebihan.
“Atas pertimbangan ini, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang diluar batas kepatutan. Semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya” pungkas Said Abdullah.
Setali tiga uang, Fraksi PKS di DPR RI juga menyebut tunjangan anggota dewan yang justru menggerus rasa keadilan sosial.
PKS menilai DPR hanya bisa bicara soal penghematan anggaran di publik, tapi diam seribu bahasa ketika fasilitas mereka dipersoalkan.
Selain berkomitmen menghapus tunjangan dan anggaran lain yang dianggap tidak patut, Fraksi PKS juga mendorong pengesahan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset.
Selain itu, Sekjen PKS, Muhammad Kholid juga mendesak aparat mengedepankan persuasif dan humanis dalam menjaga ketertiban di masyarakat.
Bila Gerindra, PKS, dan PDIP sepakat menghapus berbagai jenis tunjangan anggota DPR, bagaimana sejumlah fraksi lain seperti Nasdem dan PAN.
Anggota DPR dari dua partai ini menjadi sorotan karena sikap dan perkataannya juga dianggap telah melukai hati rakyat. (fajar.co.id)
