Godok Raperda Tata Kelola Perikanan dan Pendaratan Ikan, Syamsu: Diharapkan Bisa Jadi Solusi

BONTANG – DPRD Bontang telah menggodok rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Tata Kelola Perikanan dan Pendaratan Ikan. Raperda ini tidak lepas dari memadukan tujuan tiga unsur utama, yakni dimensi ekonomi, ekologi dan sosial.

Permasalahan utama keberlanjutan perikanan yang lebih spesifik, dihadapi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, secara umum adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan kapal tangkap akan aturan main dalam pengelolaan sumber daya ikan.

Selain itu juga masih adanya nelayan ataupun pengusaha perikanan tangkap yang menggunakan jenis-jenis alat tangkap yang merusak, ataupun penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam kegiatan penangkapan ikan.

Sebagai penunjang dalam tercapainya pembangunan perikanan, adalah adanya sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kegiatan perikanan. Salah satunya adalah pangkalan pendaratan.

Raperda tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Bontang, Suhut Harianto, dalam rapat menyampaikan nota penjelasan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), pada rapat Paripurna DPRD, Senin (8/4/2019) lalu.

Politikus Partai Demokrat tersebut menyebutkan, melalui raperda ini diharapkan pengaturan mengenai pengelolaan perikanan di Bontang dapat dilaksanakan secara dengan baik dan dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terpisah, kepada bontangpost.id, Kepala Bidang Perikanan, Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian (DPKPP) Bontang, Syamsu menyampaikan raperda yang dirancang anggota dewan itu sangat tepat. Sebab, nantinya dapat mengelola sektor lainnya di luar yang dikelola provinsi.

“Pada dasarnya pengelolaan kami terhadap perikanan maupun terhadap pendaratan ikan sudah bagus. Akan tetapi saat ini bukan wewenang kami lagi. Jadi raperda ini lah yang diharapkan bisa menjadi solusi,” terangnya.

Pengelolaan sektor laut di Kota Taman saat ini telah beralih ke provinsi. Hal itu menyusul adanya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur perluasan kewenangan provinsi pada sektor kelautan. (mam)