BONTANGPOST.ID, Bontang – Komisi A DPRD Bontang melakukan kunjungan lapangan ke RS Amalia Bontang, Selasa (19/5/2026), guna memastikan kesiapan rumah sakit menghadapi dampak kebijakan pencabutan peserta PBI BPJS dari pemerintah pusat.
Kunjungan tersebut diterima langsung jajaran direksi dan manajemen rumah sakit. Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, mengatakan hasil peninjauan menunjukkan RS Amalia telah menyiapkan langkah penanganan bagi masyarakat terdampak.
Menurutnya, pasien yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS melalui APBN nantinya akan diarahkan memanfaatkan program Gratispol milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Pada prinsipnya pihak rumah sakit sudah memiliki solusi. Pasien eks PBI BPJS akan diarahkan menggunakan program Gratispol,” ujar Heri.
Ia menegaskan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak boleh terhambat persoalan administrasi, terutama untuk pasien dalam kondisi darurat.
“Yang paling penting pasien terlebih dahulu mendapatkan penanganan medis. Soal administrasi bisa diselesaikan setelahnya,” katanya.
Selain membahas persoalan layanan pasien, Komisi A DPRD Bontang juga menerima sejumlah masukan dari pihak rumah sakit terkait aturan baru Kementerian Kesehatan mengenai klasifikasi layanan rumah sakit berbasis kompetensi.
Regulasi tersebut tertuang dalam Permenkes Nomor 40 Tahun 2022 yang mengatur perubahan sistem klasifikasi rumah sakit. Jika sebelumnya penilaian mengacu pada jumlah tempat tidur, kini penentuan klasifikasi lebih menitikberatkan pada kompetensi layanan, kesiapan sumber daya manusia, hingga kelengkapan alat kesehatan.
“Ini menjadi bahan kajian kami karena dampaknya cukup besar terhadap rumah sakit,” tuturnya.
Dalam aturan baru tersebut, rumah sakit diwajibkan memetakan sedikitnya 24 kelompok layanan yang harus disesuaikan dengan kemampuan fasilitas dan tenaga kesehatan yang dimiliki. (ak)
