bontangpost.id – Tes urine mendadak yang dilakukan beberapa hari terakhir ini sudah menyasar tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yakni Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Perhubungan.
Dari tiga OPD tersebut, didapati 10 orang terindikasi positif menggunakan barang haram narkoba. Sembilan di antaranya dari Disdamkartan, dan satu dari Dishub Bontang. Sementara BPBD Bontang, seluruhnya negatif.
Wali Kota Bontang Basri Rase menyebut bagi ASN dengan tes urine positif, maka akan ditindaklanjuti dengan pembinaan atau rehabilitasi. Namun, sesuai dengan rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Bontang.
“Kami beri kesempatan ke BNNK untuk memberikan asesmen, nanti hasil asesmen itu dilihat, pembinaan seperti apa, perlu direhabilitasi kah atau hanya perlu pengawasan saja,” ujarnya.
Lebih lanjut Basri mengatakan, aksi ‘bersih-bersih’ ini sebagai langkah antisipasi, agar ASN Bontang selaku kalangan penyelenggara pemerintahan maupun abdi negara sekaligus abdi masyarakat, benar-benar terbebas dari narkoba. Tes urine untuk seluruh OPD inipun sengaja dilakukan di akhir tahun. Menurut Basri, agar di tahun selanjutnya, para ASN dapat bekerja lebih baik dan sehat, tanpa obat terlarang.
“Ini sebenarnya bentuk pembinaan, bukan untuk mencari-cari kesalahan. Kami ini sayang sama mereka, jangan lah sia-siakan hidup dengan narkoba,” kata Basri.
Sementara, Kasi Pemberantasan BNNK Bontang AKP Winaryo menjelaskan, asesmen terhadap mereka yang positif menggunakan obat terlarang hanya dilakukan satu hari. Hasil asesmen kemudian akan kembali diserahkan ke Wali Kota Bontang. Kendati begitu, dia tidak secara gamblang membeberkan status ASN yang terindikasi positif, apakah PNS atau tenaga honorer. “Rata-rata yang positif, ini sudah pakai (narkoba) di atas setahunan,” bebernya.
Adapun razia narkoba ini ditargetkan rampung dilakukan secara menyeluruh di seluruh OPD, di penghujung tahun ini. Tes urine bagi ASN ini dibiayai oleh Pemkot Bontang. Sementara pelaksanaan, diserahkan ke BNNK Bontang. “Untuk OPD yang disasar dipilih acak, dan tidak ada pemberitahuan sama sekali sebelumnya,” tutupnya. (*)
