“Insyaallah kalau tidak ada hambatan tahun 2025 sudah bisa berproduksi…”
Ardhy M Mokobombang, Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina.
BONTANG – Tahun 2020, Pertamina akan mulai melakukan pembangunan fisik pada kilang refinery di Bontang. Saat ini, pihaknya sedang melakukan studi sambil mempersiapkan lahan dan perizinannya. Sudah terdapat 2 perusahaan asing yang akan bekerja sama dengan konsorsium perusahaan minyak asal Oman. Perusahaan bernama Overseas Oil and Gas LLC (OOG) dan turut menggandeng perusahaan trading Cosmo Oil International Pte Ltd (COI) asal Jepang. Wali Kota Bontang pun, akan men-support dengan memudahkan segala perizinan yang dibutuhkan oleh PT Pertamina.
Proyek pembangunan kilang refinery di Bontang ini, diperkirakan akan memakan dana hingga US$ 10 miliar, atau sekitar Rp 130 triliun.
Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Ardhy M Mokobombang mengatakan, Februari 2019 rencananya pihaknya akan melakukan groundbreaking di lahan kilang. Skema kilang baru atau Grass Root Refinery (GRR) ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi untuk Indonesia. “Jadi kami laporkan bahwa 2 hari lalu sudah menetapkan partner, bukan calon tapi sudah partner yang akan membangun refinery di Bontang. OOG merupakan perusahaan dari Oman, sedangkan COI merupakan perusahaan dari Jepang,” jelas Ardhy di acara Audiensi PT Pertamina di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, Kamis (1/2) kemarin.
Dari OOG, Ardhy menuturkan bahwa pihaknya sudah mendapatkan dukungan langsung dari Kesultanan Oman. Untuk COI akan men-support dari segi technical. “Karena Jepang teknologi dan olah pengoperasiannya yang terbaik di dunia, juga akan membantu di marketing luar jika dibutuhkan. Tujuan kami ingin audiensi dengan Wali Kota Bontang, harapannya agar didukung, karena proyek ini sangat besar,” ungkap dia.
Oleh karenanya, lanjut dia, dalam pelaksanaan megaproyek kilang ini berharap bisa bersatu padu dengan Pemkot Bontang. Harapannya tidak ada hambatan diproses perizinan, lahan, dan terkait segala yang dibutuhkan, bisa di-support oleh Pemkot Bontang. “Insyaallah kalau tidak ada hambatan tahun 2025 sudah bisa berproduksi, tetapi kalau bisa dipercepat maka kami usahakan. Biasanya kendalanya di lahan,” terang dia.
Tetapi tentunya, Ardhy menyebut bahwa jika masa konstruksi mulai berjalan maka pihaknya akan melibatkan sebanyak mungkin warga dengan berbagai program dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memiliki skill bersertifikasi, seperti welder juga lainnya. “Jadi bisa bekerja di proyek semasa proses pembangunan maupun saat beroperasi,” ungkapnya.
Tujuan dibangunnya kilang pun yakni agar Indonesia tidak lagi mengimpor minyak untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), tetapi justru mengekspor untuk mendukung industri petrokimia.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, bahwa domainnya yakni menyiapkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk kawasan industri. Sehingga, Neni melaporkan bahwa dengan kemudahan investasi dan perizinan yang diberikan Pemkot Bontang akan memudahkan investor yang akan berinvestasi di Bontang. Beberapa proyek strategis nasional di Bontang pun sudah ada yang berjalan dengan baik yakni pembangkit listrik tenaga batu bara dengan kapasitas 2×100 mw di wilayah Teluk Kadere Bontang Lestari. “Kami menyambut baik Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),” ujarnya.
Satu industri lagi, dikatakan Neni akan di bangun di wilayah Segendis yakni di samping PT Indominco Mandiri, pabrik CVO dan NPK dengan nilai investasi sebesar Rp 7 triliun. “Karena bukan hanya industri hulu, tetapi juga hilirisasi,” ungkap dia.
Berkaitan dengan kilang, Neni menyatakan sudah melakukan revisi Perda RTRW dan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Tahun 2019, sebenarnya sudah bisa peletakan batu pertama sebelum masa pemilihan presiden. “Akhirnya 2025 sudah berdiri kilang yang tentunya menjadi kebahagiaan masyarakat Bontang. Tentu akan ada dampak positif dan negatifnya. Insyaallah di Bontang ke depan akan ada industri ramah lingkungan yang akan menjadi kebanggaan nasional,” pungkasnya. (mga)
