BONTANG – Warga Sidrap menyambut baik keputusan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang akan menarik Sidrap ke wilayah Bontang. Kata warga, banyak keuntungan ketika Sidrap menjadi wilayah Bontang salah satunya kemudahan administrasi dan tersedianya air bersih.
Atiyah ,salah satu warga yang tinggal di wilayah Sidrap mengungkapkan perasaan senangnya jika informasi terkait Sidrap masuk wilayah Bontang itu benar. Pasalnya, ketika tinggal di Sidrap tanpa kejelasan, dirinya merasa disulitkan jika sakit. “Apalagi yang ber-KTP Kutim tidak akan diterima di Bontang, seperti dipersulit kalau sakit,” ujarnya saat ditemui di kediamannya, Jumat (29/6) kemarin.
Bahkan kata Atiyah, karena Sidrap belum jelas wilayahnya, warga seperti dibuang oleh pemerintah, baik dari Pemkot Bontang maupun oleh Pemkab Kutim. Pasalnya, beberapa program untuk rumah tangga miskin (RTM) tidak diberikan kepada warga Sidrap. Mulai dari beras untuk keluarga sejahtera (rastra), ataupun program bedah rumah. “Bahkan untuk kebutuhan air bersih saja, kami tidak mendapat pelayanan dari PDAM dan harus minta ke PC (perumahan PKT, Red.) atau ke RS PKT,” terang dia.
Atiyah menceritakan pengalamannya, sempat saat sakit dan hendak berobat diabaikan oleh pihak rumah sakit. Kejadian tersebut sudah berlangsung lama sebelum ada BPJS. Saat ini, karena sudah memiliki BPJS maka untuk urusan berobat sedikit lebih mudah. Memang, sejak awal tinggal di Bontang Atiyah sudah berkependudukan di Bontang yang masuk di RT 21 Kelurahan Guntung. “Dari awal mulai tahun 2003 saya sudah ber-KTP Bontang. Tetapi memang di belakang (Sidrap dalam, Red.) masih banyak yang ber-KTP Kutim bahkan ada yang memiliki 2 KTP,” ungkapnya.
Atiyah berharap, keputusan gubernur tersebut dibuktikan dengan tindakan bukan hanya ucapan saja. Karena jika Sidrap sudah masuk wilayah Bontang, setidaknya masyarakat Sidrap akan mendapat perhatian dari pemerintah setempat. “Kami berharap kepada wali kota, bagi masyarakat yang tidak mampu bisa mendapat bantuan, termasuk pemasangan air bersih,” harapnya.
Senada Atiyah, Siti Aminah (53) yang sudah tinggal selama 23 tahun di wilayah Sidrap merasa senang jika ada kepastian wilayahnya masuk ke Bontang. Mengingat dirinya cukup kesulitan untuk mengurus keperluan anak-anaknya yang ingin bekerja. Bahkan, dengan tidak menentunya wilayah Sidrap, di Pilkada serentak kemarin, banyak masyarakat Sidrap yang tidak menggunakan hak pilihnya. “Tinggal di sini susah mengurus apa-apa, makanya kemarin sepertinya banyak yang enggak nyoblos,” tutur wanita paruh baya itu.
Yang paling membuatnya sulit kata Siti, ialah tidak adanya aliran air bersih dari PDAM untuk warga Sidrap. Alhasil, mereka hanya mengharapkan air tadah hujan. Namun untuk memasak, air yang digunakan yakni mengambil dari RS PKT. “Kalau RS PKT enggak ngasih kami air, mau hidup bagaimana kami ini. Karena kalau tidak ada air rasanya sulit sekali. Makanya kami berharap kalau benar mau dimasukkan ke Bontang, semoga hidup kami di sini lebih sejahtera terutama terkait air bersih,” ungkapnya.
Sementara itu, warga sekitar yang tinggal di Jalan Pipa, Kelurahan Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kutim, Nur Yasmi (28) juga mengaku senang jika Sidrap masuk wilayah Bontang. Hanya saja, dirinya berharap jangan wilayah Sidrap saja yang masuk Bontang, tetapi Jalan Pipa juga diharapkan masuk wilayah Bontang. “Saya setuju saja jika Sidrap masuk Bontang, tetapi Jalan Pipa juga masukkan karena berdekatan saja, supaya kami juga bisa lebih dekat dalam mengurus administrasi,” beber dia.
Meskipun dalam status geografis Jalan Pipa masuk wilayah Kutim, namun Nur Yasmi mengatakan banyak penduduk yang memiliki KTP Bontang dan hanya sebagian kecil yang masih ber-KTP Kutim. “Siapa sih yang enggak mau jadi warga Bontang, biar lebih mudah ngurus-ngurusnya, apalagi sebentar lagi anak mulai masuk sekolah,” ungkapnya.
“Tetapi saya tidak setuju kalau cuma Sidrap yang masuk wilayah Bontang, seharusnya Jalan Pipa juga dimasukkan saja ke Bontang,” sambungnya.
Nur Yasmi berharap, Jalan Pipa juga bisa masuk wilayah Bontang untuk mempermudah mengurus administrasi. Karena, selama 6 tahun dirinya tinggal disana tak pernah mendapatkan jatah apapun baik dari Bontang maupun dari Kutim. “Seperti pembagian daging kurban dari RS PKT, kalau KTP-nya Kutim maka tidak diberi, padahal tinggal disini juga,” pungkasnya. (mga)
