BONTANG – Rumah Khusus Nelayan yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2017 lalu siap untuk proses penghunian. Saat ini, Dinas Permukiman, Kawasan Perumahan dan Pertanahan (DPKPP) Bontang sedang menyiapkan proses penghibahan dari Kementerian PUPR ke Pemkot Bontang.
Sekretaris DPKPP Bontang, Maksi Dwiyanto mengatakan saat ini rumah khusus nelayan sebanyak 50 unit tersebut masih dalam tahap pemeliharaan. “Kami sedang menyiapkan proses serah terimanya, saat ini sudah sampai di kementerian, tinggal menunggu jawabannya,” jelas Maksi saat dihubungi, Minggu (4/2) kemarin.
Seperti Rusunawa Api-Api, sambil menunggu hibah, DPKPP meminta percepatan penghunian. Maksi menuturkan bahwa pihaknya juga akan meminta sistem seperti itu. Hanya saja, karena saat ini sedang dalam masa pemeliharaan, jadi harus diperbaiki jika masih terdapat kekurangan. “Kami sudah menyiapkan listrik dan airnya jadi itu tinggal dipakai saja,” ujarnya.
Untuk sistem pengelolaannya, Maksi menuturkan sama dengan Rusunawa yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Nantinya mereka terbagi untuk mengelola rusunawa dan rumah nelayan. Hanya saja, Rumah Khusus nelayan ini gratis dan mereka hanya membayar air serta listrik saja, tidak ada biaya sewa. Calon penghuninya yakni para nelayan yang berada di wilayah Pagung, Baltim, Salantuko, Selangan, Teluk Kadere, dan Segendis. “Kami akan mengusulkan lagi di wilayah Loktuan, tetapi masih belum ada lagi untuk tahun ini,” ungkapnya.
“Rencananya mau ada peresmian dari Pak Jokowi yang dipusatkan di Bandara Samarinda Baru (BSB). Kalau disini yang diresmikan, Rusunawa Guntung, Loktuan, Api-Api dan Rumah Khusus Nelayan,” sambungnya.
Agar Rumah Khusus Nelayan bisa segera dihuni, yakni dengan cara memperbaiki beberapa kerusakan. Karena masih ada beberapa yang harus diperbaiki seperti kunci pintu, yang belum bisa terkunci secara bagus, juga beberapa pintu toilet yang tidak berfungsi. Hal itu terungkap saat pihaknya mengecek rumah nelayan.
Yang berminat menghuni rumah khusus nelayan ini cukup banyak. Tetapi, Maksi menyatakan pihaknya hanya mendata 50 nelayan saja. Dengan kriteria khusus bahwa mereka nelayan tambak, maupun nelayan laut, dan yang paling utama mereka berpola hidup modern. “Artinya mereka bisa tinggal jauh dari laut pun tidak masalah, memiliki kendaraan motor, juga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR, Red) masuk kriteria,” pungkasnya.(mga)
