bontangpost.id – Pemkot Bontang berencana menambah insentif bagi pegiat agama, pengurus RT, dan kader posyandu. Besarannya Rp100 ribu per bulan. Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris menyarankan, insentif guru swasta ikut ditambah. Pasalnya, berdasarkan informasi yang beredar, pos untuk guru swasta tidak termasuk dalam rencana penambahan tersebut.
“Ini sifatnya kelupaan atau memang sudah masuk tetapi tidak tertulis,” terangnya.
Jika belum, maka saat pembahasan anggaran dengan Banggar DPRD nantinya bisa dimasukkan. Menurut dia, guru swasta juga memiliki peran yang penting. Pasalnya, tugasnya ialah mendidik generasi bangsa agar memiliki kompetensi yang andal.
“Mereka (para guru swasta) berjuang untuk mencerdaskan bangsa. Jadi jangan sampai dilupakan,” ucapnya.
Guru swasta yang dimaksud ialah jenjang PAUD hingga SMP. Sementara itu, SMA dan SMK saat ini ranahnya telah berada di Pemprov Kaltim. Jika ditaksir, total guru swasta mencapai dua ribu maka anggaran yang tersedia pun masih masuk. Karena pada APBD Perubahan ini ada peningkatan dari dana transfer. Nominal untuk APBD Perubahan yakni Rp2,5 triliun.
“Kalau SMA dan SMK memang sudah tidak bisa diberikan intensif dari daerah,” tutur dia.
Sementara itu, Sekkot Bontang Aji Erynawati mengatakan, memang belum mencantumkan untuk penambahan insentif guru honorer. Pasalnya, regulasi terkait itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018.
“Belum bisa ditambah karena ketentuannya pakai perda. Jadi harus revisi perda dulu,” sebutnya.
Terkait dengan kondisi keuangan daerah dijelaskan tidak ada masalah. Tetapi pemkot tidak mau menabrak regulasi. Ia pun belum bisa mematok target terkait apakah penambahan ini akan diajukan tahun depan. Memang usulan untuk penambahan insentif guru honorer ini muncul di detik-detik sebelum pembahasan APBD perubahan. (ak/ind/k8)
