BONTANGPOST.ID, Samarinda – Isu dugaan praktik KKN dan nepotisme yang menyeret lingkar kekuasaan di Kalimantan Timur kini menjadi sorotan publik. Desakan pergantian Ketua DPRD Kaltim pun menguat, seiring meningkatnya perhatian terhadap independensi lembaga legislatif.
Meski demikian, internal Partai Golkar sebagai pengusung pimpinan DPRD Kaltim belum menunjukkan sinyal akan melakukan perubahan dalam waktu dekat.
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Salehuddin, mengungkapkan bahwa isu pergantian tersebut belum pernah dibahas secara resmi di internal partai.
“Sejauh ini belum ada pembahasan di forum fraksi. Kami justru lebih banyak mengetahui dari pemberitaan media,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan bahwa Golkar tetap mencermati dinamika yang berkembang di masyarakat.
“Semua aspirasi tentu menjadi catatan bagi partai,” tambahnya.
Di sisi lain, kritik datang dari Fraksi PPP-Demokrat. Sekretaris fraksi, Nurhadi, menilai profesionalisme DPRD Kaltim saat ini tengah diuji.
Ia menekankan pentingnya menjaga independensi lembaga, terutama dalam relasi antara legislatif dan eksekutif.
“Harus profesional. Meskipun ada hubungan keluarga, fungsi pengawasan tidak boleh hilang,” tegasnya.
Menurutnya, kedekatan personal tidak boleh memengaruhi fungsi kontrol DPRD terhadap kebijakan pemerintah.
Selain itu, Nurhadi juga menyoroti mekanisme pembahasan anggaran yang dinilai masih lemah. Ia mengkritik kebiasaan penyerahan dokumen anggaran yang kerap dilakukan mendekati waktu pembahasan.
“Kami sering menerima draf anggaran hanya sehari sebelum dibahas. Ini menyulitkan pengawasan secara maksimal,” ujarnya.
Ia mengingatkan kondisi tersebut berpotensi membuka celah kebijakan yang tidak akuntabel.
Kini, publik menunggu langkah politik yang akan diambil Partai Golkar. Apakah akan merespons tekanan dengan melakukan evaluasi kepemimpinan, atau mempertahankan posisi yang ada.
Situasi ini menjadi ujian bagi profesionalisme dan independensi DPRD Kaltim di tengah sorotan masyarakat. (prokal)
