BONTANG – Kabar pemindahan pembangunan kilang dari Bontang ke Kuala Tanjung, Sumatera Utara membuat Komisi II DPRD Bontang bergerak cepat. Senin (9/3/2020), mereka langsung mengadakan rapat koordinasi dengan Pemkot Bontang melalui tim percepatan pembangunan kilang Bontang.
“Kami kaget setelah mendapat kabar dari media sosial dan surat kabar bahwa akan pindah ke Sumatera,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam.
Di hadapan tim percepatan yang terdiri dari beberapa organisasi perangkat daerah, seperti Dinas Penamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) dan Bagian Hukum Pemkot Bontang, kecamatan, serta kelurahan, politisi Partai Golkar ini meminta mereka berkoordinasi dengan baik. Hal itu untuk meyakinkan agar pembangunan kilang tidak pindah.
Sementara tugas legislatif dalam merampungkan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah rampung. Di dalamnya menunjuk Kelurahan Bontang Lestari sebagai kawasan industri.
“Kami genjot. Kalau kemarin kecepatannya hanya 100 km per jam, ini harus 1.000 km per jam. Kalau enggak ini akan hilang. Apa lagi ini ada sinyal (isu pindah kilang, Red.),” ucapnya.
Sementara itu Kepala DPM-PTSP Bontang, Puguh Harjanto menyebut akan melakukan berbagai langkah memastikan pembangunan kilang tetap dilakukan di Bontang.
“Sejak pertengahan Februari, Bapelitbang sudah meminta bertemu dengan Pertamina saat isu ini berhembus. Namun sayang belum ada jawaban,” ujar Puguh.
Pihaknya pun ingin melakukan klarifikasi kepada Pertamina terkait isu pemindahan kilang tersebut. Termasuk ingin mengetahui tahapan sejauh ini dan proses bisnis dengan investor yang baru. Puguh juga berharap Pemkot Bontang bisa dilibatkan agar bisa memonitor proses itu sesuai rencana.
“Jika memungkinkan (terlibat), lebih bagus lagi. Data yang diperlukan dari pemerintah daerah akan di-support lagi,” katanya.
Selain dengan Pertamina, Pemkot juga berencana bertemu dengan kementerian terkait di atas Pertamina. Seperti dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Bahkan dengan pak Presiden sendiri,” tambahnya.
Meski begitu, dalam pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada rapat koordinasi nasional investasi beberapa waktu lalu, Jokowi menyampaikan pembangunan kilang Bontang tidak dipindah.
“Beliau (Jokowi) sendiri menyampaikan tidak ada pemindahan untuk di Bontang,” katanya.
Pihaknya sepakat dengan DPRD, agar pembangunan kilang Bontang tetap harus dikawal. Agar dapat terealisasi mulai dari progres dan tahapannya.
“Yakin kalau tahapannya berjalan itu bisa berhasil,” ucapnya.
Sementara itu, jika ditemukan masih ada permasalahan lahan dengan masyarakat, pihaknya akan melakukan pendekatan sosio-kultural untuk menyelesaikannya. (Zaenul/adv)
