bontangpost.id – Pandemi Covid-19 membuat tahapan pemindahan ibu kota negara (IKN) baru ke Kaltim tersendat. Sejumlah rencana ditunda. Pemerintah fokus pada penanganan dampak virus corona. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak luput mengawasi kegiatan pemindahan pusat pemerintahan Indonesia ke Kecamatan Sepaku di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja di Kutai Kartanegara (Kukar) itu.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat berkunjung ke Universitas Balikpapan (Uniba), Senin (22/2/2021) lalu, menegaskan hal tersebut. Kegiatan pembangunan di IKN baru tinggal menunggu perintah presiden. Yang akan dilanjutkan setelah pandemi Covid-19 tertangani dengan baik.
“Sudah tentu, KPK sudah berkomitmen mengawal dan melakukan pendampingan dalam kaitannya dengan kegiatan pemindahan IKN,” janji mantan hakim PN Balikpapan itu kepada Kaltim Post (grup bontangpost.id), (23/2/2021).
Selain itu, ada suap infrastruktur di Kutim yang ditangkap tangan komisi antirasuah pada Juli 2020 lalu. Yang melibatkan mantan Bupati Kutim Ismunandar dan mantan Ketua DPRD Kutim Encek Unguria Rinanda Firgasih yang merupakan istri Ismunandar, dan beberapa pejabat di Pemkab Kutim.
“Dua-duanya dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa. Dan kami akan coba melakukan perbaikan-perbaikan di situ,” ungkap pria yang terdata sebagai warga Balikpapan tersebut.
Nawawi menambahkan, pembenahan yang dilakukan termasuk dalam program perencanaan penganggaran dan pengelolaan barang dan jasa yang dilakukan saat kegiatan pembangunan IKN dimulai nanti. KPK akan terlibat penuh dalam kegiatan tersebut.
“Kami coba untuk ikut di dalam pembenahan itu. Termasuk soal pengawasannya,” pungkas dia.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Isran Noor mendapat pesan khusus dari Presiden Joko Widodo usai rapat koordinasi bersama para gubernur dari sejumlah provinsi di Istana Negara, Selasa (9/2) lalu. Pesan jokowi, kegiatan pemindahan IKN ke Kaltim akan dilanjutkan setelah penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan dengan baik.
“Beliau janji, mudah-mudahan setelah selesai vaksinasi dan berkurangnya penularan, (pemindahan IKN) akan segera dilanjutkan. Itu janji beliau, setelah kami rapat di istana negara,” kata Isran, belum lama ini.
Bahkan kegiatan groundbreaking atau peletakan batu pertama pada IKN baru, yang direncanakan di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), pada akhir 2020 turut molor. Pun demikian, dengan dasar hukum pemindahan IKN, sampai saat ini masih belum dibahas dengan DPR RI. Penyusunan masterplan atau rencana induk pemindahan IKN sudah diselesaikan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas akhir 2020 lalu.
“RUU ini akan disampaikan ke DPR, begitu pandemi Covid-19 terkontrol. Dan vaksin Covid-19 tersedia. Mungkin presiden yang akan memutuskan sendiri,” kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata, Desember 2020 lalu.
Beberapa regulasi yang sedang disusun pemerintah terkait pemindahan IKN di antaranya rancangan peraturan presiden (raperpres) tentang Badan Otorita, kemudian raperpres rencana tata ruang kawasan strategis nasional IKN (RTR KSN IKN), rencana detail tata ruang (RDTR) pusat pemerintahan IKN, RDTR pusat ekonomi IKN, dan RDTR bagian wilayah kota (BWK) IKN.
Regulasi lainnya adalah rancangan peraturan pemerintah (RPP)/Raperpres insentif swasta dalam pembangunan IKN dan RPP/Raperpres skema pembiayaan IKN. “Semua ini dilaksanakan secara paralel,” ujar Rudy. (kip/dwi)
