Janji Dilunasi Pemkab Kutim, Kontraktor Masih Resah

SANGATTA – Meskipun sudah mendapat janji manis berupa pelunasan utang paling lambat Februari 2019 depan, sebagian kontraktor yang bekerja sama dengan Pemkab Kutai Timur (Kutim) mengaku masih resah. Mereka menaruh curiga, proyek yang akan dibayar akan dipilah, tak sesuai kesepakatan. Ada kekhawatiran dari para kontraktor, bawahan Bupati Kutim tak manut atasan.

Rusdi, salah seorang Koordinator Kontraktor Kutim menyatakan bahwa berkas proyek untuk pelunasan belum semua diakomodasi masuk ke daftar pengakuan utang. Padahal, Bupati Kutim Ismunandar bersama Wakil Bupati Kasmidi Bulang dan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Irawansyah sudah membuat kesepakatan dengan kontraktor. Yakni, utang kepada kontraktor tahun anggaran 2016-2017 akan dituntaskan paling lambat Februari 2019. Lalu utang kegiatan 2018 dilunasi pada pertengahan semester awal tahun ini.

“Tapi tidak semua proyek dimasukkan ke daftar pengakuan utang, saat saya mengkoordinasikannya ke OPD terkait. Ini membuat KAMI resah, karena kalau tak masuk daftar pengakuan utang, nantinya pekerjaan kami tak bisa ditagihkan,” ungkap Rusdi yang juga mantan ketua organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kutim.

Dia meminta, supaya Pemkab Kutim bisa sejajar antara perintah atasan dengan pelaksanaan di bawahan. “Kalau begini artinya mereka petugas pegawai pemkab tidak patuh pada atasan. Hal seperti ini yang membuat Kutim sulit maju, perintah atasan tak diamanati,” lanjutnya.

Sebelumnya, Bupati Ismunandar dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang telah menjanjikan akan melunasi semua kontrak kerja sama pihak ketiga pada tahun ini. Baik pekerjaan tahun anggaran 2018, maupun yang telah lalu namun belum dilunasi pada tahun-tahun sebelumnya, 2016-2017. Keuangan Pemkab akan menyesuaikannya.

Diketahui, sebagian besar kontrak kerja sama antara Pemkab Kutim dengan pihak ketiga sebelumnya dijadwalkan dilunasi pada 2018. Namun pemerintah menunda pelunasan karena APBD Kutim 2018 Rp 4,1 triliun tak ditransfer seluruhnya oleh pemerintah pusat, kurang salur Rp 711 miliar. Lantas selanjutnya, Pemkab Kutim membuat kesepakatan dengan kontraktor untuk melunasi semua kontrak kerja sama seluruhnya tahun ini. (mon/san/kpg)