SAMARINDA – Keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim membangun Jembatan Tol Teluk Balikpapan sepertinya tak perlu dipertanyakan lagi. Minggu (13/5) hari ini, Pemprov Kaltim mengadakan soft opening pembangunan jembatan tol yang menghubungkan Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ini.
“Tanggal 13 besok (hari ini, Red.), kami soft opening pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan,” kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak (AFI) ditemui awak media saat keluar dari ruang kerjanya di kantor Pemprov Kaltim, Jumat (11/5) lalu.
Ia menyebut, proyek tersebut diprakarsai PT Waskita Toll Road (WTR). Dengan konsorsium Pemprov Kaltim, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU, masing-masing melalui Perusahaan Daerah (Perusda).
“Kalau Kaltim, melalui Perusda Infrastruktur yang dipimpin oleh Husni Syah, yang merupakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kaltim,” ungkap Gubernur.
Adapun skema pembiayaan megaproyek jembatan di atas Teluk Balikpapan ini yakni 55 persen ditanggung PT Waskita Karya, 22 persen Pemprov Kaltim, 15 persen Pemkab PPU, dan 5 persen oleh Pemkot Balikpapan.
“Pembiayaannya masih sama. Seperti yang sudah saya jelaskan saat konferensi pers di Balikpapan sebelumnya (gabungan PT Waskita, Pemprov Kaltim, Pemkot Balikpapan, dan Pemkab PPU),” ujarnya.
Nantinya, proyek Jembatan Tol Teluk Balikpapan akan memakan biaya yang cukup besar yakni Rp 16,2 triliun. Jembatan tersebut akan dibangun sepanjang 7,75 kilometer. Dengan masa pengerjaan sekira empat tahun.
Jembatan ini direncanakan mulai beroperasi pada Januari 2021 mendatang. Perkiraan volume kendaraan yang akan melintas sebanyak 2.078 unit roda empat dan 2.389 unit kendaraan roda dua per harinya.
Langkah Pemprov Kaltim membangun megaproyek ini bukan tanpa hambatan. Sebelumnya di tengah semangat pemerintah mendorong upaya percepatan dan pemerataan pembangunan di daerah pesisir Kaltim, pemerintah sempat dihadapkan membengkaknya biaya kontruksi.
President Director PT Waskita Toll Road, Herwidiakto mengakui adanya pembengkakan biaya konstruksi yang berimbas besarnya duit yang harus dikeluarkan konsorsium. Jika butuh biaya 50 persen dari total biaya konstruksi untuk memulai proyek tersebut, maka butuh Rp 4,7 triliun. Sisanya bisa dari pinjaman perbankan.
PT Waskita Toll Road harus menanggung 55 persen atau Rp 2,5 triliun. Sedangkan pemerintah daerah menanggung Rp 2,1 triliun. Dengan pembagian Rp 1,1 triliun oleh Pemprov Kaltim, Rp 705 miliar oleh Pemkab PPU, dan Rp 235 miliar menjadi tanggungan Pemkot Balikpapan. (drh)
