SAMARINDA – Koalisi Rakyat Kukar (KRK) yang berasal dari beragam organisasi pemuda di Kukar merasa kecewa dengan respons Gubernur Kaltim Isran Noor terkait desakan pembagian participating intrest (PI) 10 persen di Blok Mahakam. Pasalnya, gubernur dianggap mengabaikan tuntutan masyarakat yang menginginkan diberi 50 persen PI di blok kaya minyak itu.
Koordinator KRK, Thauhid Afrilian Noor mengatakan, tidak sepatutnya Isran menyepelekan tuntutan tersebut. Sebab desakan pemuda itu mewakili harapan masyarakat Kukar.
“Beliau mengatakan tidak tertarik (dengan tuntutan kami, Red.). Artinya beliau mengabaikan ini. Ini bukan soal tertarik atau tidak tertarik. Ini soal hajat hidup masyarakat Kutai Kartanegara,” sesalnya, Rabu (14/11) kemarin.
Dia menegaskan, mestinya mantan Bupati Kutai Timur itu memberikan respons memadai dari tuntutan pemuda tersebut. Selain itu, ungkapan Isran tentang “menghabiskan” baterai dianggap meremehkan gerakan pemuda.
Atas tanggapan gubernur itu, pihaknya berencana “mengepung” kantor orang nomor satu di Kaltim itu dengan menurunkan lebih dari seribu massa. Dia tidak menyebut detail waktu demonstrasi besar-besaran itu. Hanya saja, Thauhid memastikan, aksi jalanan itu akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Sebentar (kami persiapkan dulu, Red.). Karena untuk ke sana itu perlu waktu dan koordinasi. Tetapi itu dalam waktu. Tuntutan kami tetap sama. Kami tidak ada urusan dengan politik. Kami hanya menuntut 50 persen. Kalau beliau setuju, kami langsung pulang,” tuturnya.
KRK tidak akan memberikan opsi lain atas tuntutan itu. Pihaknya akan tetap kekeh dengan desakan 50 persen PI di Blok Mahakam. “Bijaknya, gubernur setujui saja tuntutan itu. Kukar ini berbeda dengan kabupaten/kota yang lain. Karena itu bagian dari PAD (pendapatan asli daerah, Red.). Kami berhak menyuarakan itu,” tegasnya.
Disinggung alasan di balik tuntutan tersebut, dia menegaskan, pihaknya melanjutkan tuntutan dari aliansi pemuda semasa kepemimpinan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Tuntutan bagi rata PI antara provinsi dan kabupaten itu pernah menuai titik temu.
Selain itu, Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen) nomor 37 tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10 Persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, memberikan celah bagi Kukar untuk mendapatkan 50 persen.
“Celahnya jelas, itu diterangkan di pasal 4 dan pasal 5 Permen ESDM. Di wilayah 4 mil. Kami tidak bicara soal data. Persoalannya ini masuk di daerah Kukar. Berarti wajar dong kami menuntut itu,” katanya.
Kemudian, Pemkab Kukar dan DPRD mendukung tuntutan tersebut. Karena erat kaitannya dengan upaya penambahan PAD. Terlebih, daerah kaya sumber daya alam itu sedang defisit anggaran.
“Ini bukan DBH (dana bagi hasil, Red.). Ini PAD. Kami tidak merebut DBH dari Blok Mahakam. Yang dibagi oleh provinsi di kabupaten/kota, itu PAD provinsi. Karena Kukar ini tidak punya PAD yang besar selain di situ,” imbuhnya. (*/um)
