“Saya pastikan, Kaltim ini nggak rumit. Jauh lebih banyak daerah yang lebih rumit lagi. Kaltim itu enak, penduduknya sedikit, APBD-nya banyak. Luas wilayahnya bisa dijangkau”. Zudan Arif Fakrullah (Ditjen Dukcapil)
SAMARINDA – Kemandirian pemerintah daerah benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan pada saat ini. Terutama dalam pelayanan perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).
Seperti halnya biaya pembelian tinta, perawatan hingga pengadaan alat perekaman KTP-el telah menjadi tanggung jawab seutuhnya pemerintah kabupaten/kota. Tak terkecuali di Kaltim.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktur Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sendiri hanya menanggung satu kali pengadaan mesin cetak KTP-el untuk setiap kabupaten/kota. Hal itu merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2012 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional.
Saat ini, di hampir semua kabupaten/kota di Kaltim diketahui sedang mengalami kekosongan tinta. Salah satunya di Samarinda. Akibat kekosongan tinta itu, setidaknya ada sekitar 38 ribu warga yang telah melakukan perekaman, namun belum dapat mengantongi KTP-el. Jumlah tersebut bahkan diperkirakan masih akan terus bertambah, seiring banyaknya warga yang melakukan perekaman.
Sebagai gantinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Samarinda menerbitkan surat keterangan (Suket). Di Kutai Timur (Kutim), dari data dihimpun media ini, terdapat 13.939 orang yang telah melakukan perekaman dan juga belum memiliki KTP-el. Data itu terdiri dari sisa blangko 5.753, penambahan NIK 30, SFE 500, sisa PRR 1.530, cetak Suket 106, dan perekaman 37. Permasalahannya pun sama karena kehabisan tinta.
Menyikapi itu, Ditjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah mengaku, pihaknya siap memberikan pinjaman tinta kepada setiap Disdukcapil di daerah. Terutama kepada Disdukcapil Samarinda yang kini memiliki tunggakan pencetakan KTP-el hingga 38 ribu.
“Kalau Samarinda hari ini kehabisan tinta, bisa pinjam ke Dukcapil pusat. Kami masih ada 60 tinta, 60 tinta itu setara dengan 30 ribu KTP-el. Tugas saya memberikan solusi,” ucapnya ditemui usai launching Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) di Gedung Lamin Etam, Kantor Pemprov Kaltim, Rabu (29/8) kemarin.
Begitupun ketika blangko KTP-el di daerah sudah habis, Zudan meminta agar pemerintah kabupaten/kota mengambilnya ke Ditjen Dukcapil yang ia pimpin. Pasalnya, kalau hanya untuk melayani kebutuhan blangko KTP-el, Ditjen Dukcapil masih memiliki 2 juta keping blangko.
“Kalau ada blangko habis, ambil di pusat. Hari ini kita ada sekitar 2 juta keping blangko. Nanti di Oktober cetak lagi 5 juta keping. Jadi masalah kekosongan blangko tidak ada lagi,” tuturnya.
Zudan menegaskan, untuk pengadaan alat perekaman dan pencetakan KTP-el, kini bukan lagi tanggung jawab pemerintah pusat. Menurutnya, setiap perawatan dan pengadaan alat perekaman telah dilimpahkan ke pemerintah daerah. “Daerah yang alatnya rusak, bupatinya harus membeli. Wali kotanya harus membeli. Karena aturannya seperti itu,” ucapnya.
Walaupun begitu, ia berencana bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait untuk membantu pemerintah daerah mencetak tunggakan perekaman KTP-el. Hal itu sekaligus sebagai upaya Ditjen Dukcapil mengurai keterbatasan anggaran yang dimiliki setiap pemerintah daerah.
“Kalau alatnya rusak, nanti bisa cetak di lembaga yang kami tunjuk dan sudah terjamin kredibilitasnya. Kami jamin legitimasinya di BUMN (Badan Usaha Milik Negara),” sebutnya.
Zudan menuturkan, sejauh laporan yang ia terima, data KTP-el yang masih banyak belum tercetak yakni di Kukar dan Samarinda. Adapun untuk delapan kabupaten/kota lainnya disebutnya rata-rata sudah tidak memiliki tunggakan KTP-el. Bilapun ada, maka kata dia jumlahnya hanya sedikit. “Kalau Kaltim ini sisanya hanya sekitar 60 ribu keping yang belum dicetak. 60 ribu sedikit sekali,” selorohnya.
Kepada awak media, Zudan mengklaim proses perekaman KTP-el di Kaltim sudah mencapai 99 persen. Bila mengacu pada presentase itu, maka sisa data kependudukan yang belum dicetak paling tinggi berada diangka 70-80 ribu.
Dalam kesempatan itu, Zudan mengaku, jika dibandingkan daerah lainnya di Indonesia, pelayanan administrasi kependudukan di Kaltim terbilang jauh lebih mudah. Dia beralasan, akses antar daerah di Kaltim masih bisa dijangkau.
Walaupun secara personal ia mengaku belum pernah berkunjung secara langsung ke berbagai daerah di Kaltim. “Saya pastikan, Kaltim ini enggak rumit. Jauh lebih banyak daerah yang lebih rumit lagi. Kaltim itu enak, penduduknya sedikit, APBD-nya banyak. Luas wilayahnya bisa dijangkau,” akunya.
Tak hanya itu, khusus untuk pelayanan KTP-el di wilayah Samarinda dan Kukar pun disebutkannya terbilang cukup mudah ditangani. Ia bahkan berkeyakinan, dengan tingginya jumlah masyarakat yang telah melakukan perekaman, maka seluruh tunggakan pencetakan KTP-el akan dapat segera diselesaikan.
“Sekarang tinggal proaktif dari masyarakat yang 1 persen. Mungkin saat ini masyarakatnya di luar daerah, atau di luar negeri. Sekarang pemerintah sudah punya alat perekaman di luar negeri. Ada pendataan penduduk di luar negeri,” tuturnya.
Ia menambahkan, pelayanan administrasi kependudukan harus membahagiakan. Ia mencontohkan, seperti di Kota Bekasi, data administrasi kependudukan sampai diantarkan ke rumah warganya. Dan menurutnya semua itu menggunakan dana APBD.
Selain itu, di Kabupaten Purworejo bahkan bekerja sama dengan kantor Pos. Pembayaran biaya pengantarannya oleh masyarakat. “Artinya dengan APBD diperbolehkan. Tinggal Kaltim mau menganggarkan lewat APBD atau tidak. Kalau saya, kalau ada uangnya anggarkan dong,” tandasnya. (drh)
