Kawal Penambahan Kursi Kaltim

Demi Perkuat Suara di Senayan, Pansus RUU Blusukan ke Daerah

JAKARTA – Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu), Rabu (11/1) lalu kembali melakukan rapat. Adapun agenda yang dibahas adalah terkait kunjungan kerja (kunker) DPR RI ke daerah pemilihan (dapil) yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dalam penentuan alokasi kursi.

Hetifah Sjaifudian, salah seorang anggota pansus menjelaskan, terdapat sembilan provinsi yang menjadi prioritas penambahan kursi. Yaitu, Kaltim, DI Yogyakarta, Jawa Timur (Jawa Timur), Sumatera Utara (Sumut), Sulawesi Selatan (Sulsel), Kepulauan Riau (Kepri), Papua, Aceh, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penentuan daerah tersebut merupakan hasil dari pembahasan terkait ketidakadilan alokasi kursi di DPR RI.

“Masing-masing provinsi memiliki problematika tersendiri, ada yang kelebihan dan kekurangan kursi. Ada juga karena keistimewaannya,” terang Hetifah.

Agenda kunjungan akan dijadwalkan pada awal Januari hingga pertengahan Februari. Khusus untuk Benua Etam, akan dijadwalkan pada 2-4 Februari 2016.

Seperti diketahui jumlah kursi di Kaltim berkurang dari sebelumnya delapan menjadi lima. Pasalnya, kursi tersebut terbagi setelah adanya dapil baru di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang mendapat jatah tiga kursi.

Menanggapi hal tersebut, Hetifah yang juga wakil dari dapil Kaltim-Kaltara menjelaskan, penentuan kursi melalui pendekatan jumlah penduduk sudah tidak relevan. Perlu memadukan luas wilayah sebagai satu pendekatan dalam menentukan alokasi kursi.

“Cakupan wilayah yang luas di Kaltim dan Kaltara tentu harus menjadi pertimbangan. Karena selama ini dengan jumlah kursi yang ada saja masih tertinggal, apalagi dikurangi,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Selain itu, Hetifah juga berharap masukan dari pemangku kepentingan di Kaltim-Kaltara pada pertemuan dengan Pansus RUU Pemilu nanti. Sehingga, jumlah wakil Kaltim-Kaltara di parlemen juga bisa ditingkatkan untuk memperkuat suara kedua provinsi di pusat. (*/gun)