bontangpost.id – Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menyoroti OPD yang kerap tidak hadir dalam pembahasan pembangunan infrastruktur bersama DPRD Bontang.
Kekecewaan itu diungkapkan dalam Rapat Paripurna Ke-16 Masa Sidang III di pendopo rumah jabatan Wali Kota Bontang, Jumat (18/8/2023) sore.
Ketidakhadiran OPD terkait sering membuat pembahasan progres pembangunan terhambat.
“Banyak pembahasan yang sering gagal karena kepala dinasnya tidak hadir. Bukan cuma itu, lurah pun sering enggak hadir. Kami juga punya hak dan semua yang ada di pemerintahan mitra, termasuk DPRD,” katanya.
Pria yang akrab disapa Faiz itu menyebut banyak pembahasan anggaran yang tidak sinkron. “Seperti kegiatan yang dikerjakan tetapi anggarannya tidak dibahas dengan DPRD. Maka dari itu harus dikejar mulai sekarang supaya serapan anggaran bisa maksimal,” lanjutnya.
Dijelaskan dia, serapan anggaran dari masing-masing OPD hanya sekitar 30 persen. Sementara 70 persen sisanya belum terserap.
“Belum lagi ada tambahan Rp700 miliar di anggaran perubahan. Kebayang enggak berapa silpanya. Jangan hanya nafsu memasukkan anggaran. Realistis,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia mengharapkan koordinasi antara pemkot dan DPRD. Terutama untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
“Ayo sama-sama diperbaiki, bagaimana koordinasi itu bisa terjalin lebih baik lagi,” ujarnya.
Sementara itu Wali Kota Bontang Basri Rase menuturkan agar tidak perlu menyasarkan semua OPD.
“Jika ada yang sering tidak hadir itu sesuatu yang tidak baik. Tetapi kan enggak semua kepala dinas begitu,” tuturnya.
Kata Basri, semua sistem penganggaran perlu melalui tahapan-tahapan. Adapun ia bakal menegur OPD terkait. Namun ia mengharapkan saat DPRD menyusun anggaran, diperlukan pula koordinasi.
“Biar sama-sama mengatur. Terus terang, saya tidak ingin juga ada yang disalahkan,” tandasnya. (*)
