bontangpost.id – DPRD mempertanyakan keseriusan Pemkot Bontang dalam menyelesaikan permasalahan banjir di Kota Taman. Wakil Ketua DPRD Agus Haris menyayangkan pengalihan anggaran pasca batalnya pembangunan mal pelayanan publik (MPP) senilai Rp 17 miliar. Justru dipecah ke beberapa pos anggaran. Bukan diarahkan ke penanganan banjir.
“Saya pertanyakan komitmen pemerintah. Apa mungkin karena program itu baru masuk di 2023 sesuai dengan RPJMD,” kata Agus Haris.
Politikus Partai Gerindra itu menyebut pengalihan anggaran itu salah satunya untuk pembangunan kantor Satpol PP. Menurutnya pembangunan itu bukan berarti tidak penting. Namun masih ada program yang lebih mendesak. Apalagi durasi sewa di Komplek Perumahan Halal Square itu sudah dialokasikan selama setahun.
Ia menjelaskan sebaiknya anggaran itu untuk penurapan Sungai Bontang. Sehingga peninggian bantaran sungai bisa tembus hingga hilir. Sampai Bontang Kuala. Tujuannya agar air sungai tidak meluap ke kanan-kiri hingga akhirnya masuk permukiman warga.
“Padahal ini sudah kami sampaikan ke pemkot,” ucapnya.
Diketahui pemkot memang sudah menganggarkan melalui APBD tahun ini sebesar Rp 7,5 miliar. Penurapan yang akan dilakukan sepanjang sekira 300 meter. Artinya masih sebagian atau belum semua bantaran sungai diturap. Dengan ketinggian total 6,1 meter.
Dimulai dari salah satu sisi jembatan di Jalan Imam Bonjol ke arah hilir. Utamanya mencakup Jalan Bulu Tangkis dan kawasan Perum Bontang Permai. Mengingat area itu kerap jadi langganan banjir. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) masih ada sekira 400 meter bantaran yang membutuhkan penurapan.
Jika masih ada sisa dari anggaran pengalihan itu menurutnya bisa dilakukan normalisasi sungai. Sehingga mampu menampung debit air yang lebih banyak. Tak hanya itu, Waduk Kanaan juga membutuhkan pengerukan. Dipandangnya perlu pengoptimalan infrastruktur hingga 10 hektare. Dari luasan area mencapai 12 hektare.
“Kalau didalamkan lagi lebih dari lima meter. Bisa menampung hingga 900 ribu kubik debit air. Artinya tersisa dua ratus dari volume yang masuk itu diarahkan ke hilir,” terangnya.
Dengan perhitungan itu maka penanganan banjir bisa dirampungkan. Termasuk dengan upaya perbaikan drainase di wilayah permukiman warga. Keseluruhan gagasan itu sebenarnya sudah dilontarkan saat rapat kerja. Diketahui pemkot tahun ini juga menyusun masterplan penanganan banjir dan kajian induk drainase. Rp 2,7 miliar dialokasikan pada APBD tahun ini untuk kedua program itu. (*/ak)
