BONTANG – Rencana pembagian laptop oleh Pemkot Bontang kepada seluruh ketua RT se-Kota Bontang tidak begitu disambut baik. Pasalnya, beberapa RT lebih memilih untuk kebijakan yang lain seperti kenaikan insentif atau gaji ketua RT, sekretaris, dan bendahara.
Seperti yang disampaikan Samsul Ponco, Ketua RT 21, Kelurahan Bontang Baru, dia mengatakan alangkah baiknya jika anggaran pengadaan 550 laptop digunakan untuk program dua ratus juta (Produta). Mengingat Produta tahun 2018 ini hanya Rp 15 juta. Menurutnya, jika anggaran Produta ditambah, tentu bisa menyelesaikan permasalahan kecil yang ada di lingkungan RT.
Selain itu, dirinya juga lebih memilih agar pemerintah lebih baik menaikkan insentif sekretaris dan bendahara RT. “Saat ini mereka (sekretaris dan bendahara, Red.) hanya mendapat insentif Rp 100 ribu per bulan, termasuk insentif RT, kalau bisa dinaikkan karena hanya Rp 750 ribu,” jelas Samsul, Kamis (15/3) kemarin.
Sementara lanjut dia, jika laptop dibagikan tahun 2019 maka seluruh ketua RT di wilayah Bontang baru sudah habis masa jabatannya.
“Tak hanya itu, sebenarnya lebih bagus juga menaikkan insentif guru ngaji dan imam masjid, karena mereka lebih butuh perhatian pemerintah. Karena selama ini mereka telah mendidik anak-anak Bontang di bidang agama,” ungkapnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Nasir. Warga Kelurahan Api-Api ini mengatakan, jika Pemkot berencana membagikan laptop kepada ketua RT pihaknya kurang setuju. Karena menurutnya perlu pertimbangan kembali dari berbagai hal. Mengingat kepemilikan laptop tersebut tentu akan masuk sebagai aset Pemkot Bontang karena anggaran yang digunakan dari APBD Bontang. Sehingga laptop tersebut bukan lagi hak milik para ketua RT dan masuk inventaris RT. “Nah, ini untuk maintenance-nya bagaimana, karena pasti tidak akan bertahan lama karena mudah rusak,” ujarnya.
Dirinya juga mempertanyakan apakah pembagian laptop ini jika sudah pergantian RT ada jatah laptop baru atau seperti apa. “Tidak mungkin setiap pergantian RT diberikan laptop baru, karena menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tukasnya. (mga)
