bontangpost.id – Batalnya pembangunan kilang Bontang disebut anggota DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang bukan kesalahan Pemkot Bontang. Mengingat keputusan berada di pemerintah pusat.
Dikatakan Bakhtiar, tugas Pemkot Bontang hanya sebagai fasilitator. Di mana salah satu tugasnya adalah memastikan kesiapan lahan.
“Itu sudah dilakukan dengan disahkannya revisi Perda RTRW (rencana tata ruang wilayah),” terangnya.
Dalam RTRW tersebut, disiapkan 860 hektare kawasan industri. Terletak di Kelurahan Bontang Lestari. Jika terealisasi, di sanalah kilang akan dibangun.
Selain itu, kata Bakhtiar, pemkot juga tidak bertanggung jawab untuk mencari investor. Seperti diketahui, salah satu penyebab gagal dibangunnya kilang adalah diputusnya kerja sama dengan Oman Overseas Oil and Gas (OOG) sebagai investor oleh Pertamina.
“Ini yang mesti diketahui masyarakat. Kita semua ingin kilang tetap di Bontang, tapi semua wewenang pemerintah pusat,” kata politikus NasDem itu.
Sebelumnya, PT Pertamina(Persero) memastikan proyek Kilang Bontang batal dikerjakan. Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengaku sudah melakukan evaluasi terhadap daftar pembangunan kilang.
“Kita bangun kilang dan upgrade itu kita hitung lagi. Sebelumnya ada enam kan, empat upgrade dan dua bangun baru. Ini kita koreksi. Kita hanya bangun 1 kilang baru dengan upgrade 4 kilang existing. Yang baru Tuban. Bontang kita tidak,” kata Nicke Widyawati dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (29/6/2020).
Dikatakan pembatalan ini disesuaikan dengan merosotnya permintaan. Namun, kilang-kilang lain masih bakal dikerjakan Pertamina. Pembatalan tersebut juga merupakan konsekuensi dari tidak dilanjutkannya kerja sama dengan perusahaan migas asal Oman, yakni OOG. Kendati demikian, Nicke menyebut Pertamina masih ada kerja sama lain dengan OOG.
“Dengan OOG kan juga mundur juga kan. Jadi ini sesuai demand yang ada. Kita membangun enggak cuma kilang, tapi integrasi juga sama petrochemical,” tandasnya. (*)
