Sebagai perusahaan, target utamanya adalah mengejar profit. Terlebih untuk perusahaan pelat merah, tujuannya dibentuk agar bisa memberi kontribusi bagi pendapatan daerah. Nah, kalau dianggap tak menghasilkan, tentu wajar jika dipertanyakan kinerjanya.
BONTANG – Kinerja Perusda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) kembali disorot. Kali ini datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bontang. Setelah sebelumnya hal sama datang dari kalangan wakil rakyat. Pokok masalahnya, perusahaan pelat merah itu disebut tidak menyetor dividen ke kas daerah dalam kurun dua tahun terakhir.
Perwakilan HMI Bontang, Muhammad Arisaldi Ahdar, menyebut selama pimpinan Perusda AUJ dipegang oleh Zuchli Imran Putra, tidak menunjukkan progres yang memuaskan. Bahkan, janjinya saat dilantik memegang posisi itu tidak terlihat.
“Kami kritisi Direktur Perusda AUJ, tidak ada realisasinya seperti yang digemborkan saat pelantikan dulu,” kata pria yang akrab disapa Saldi ini.
Menurutnya, kinerja direksi Perusda AUJ perlu dievaluasi dalam waktu dekat. Mengingat uang yang dipakai Pemkot Bontang untuk berinvestasi ialah uang rakyat. Bahkan, ia pun menyorot direksi BPR Bontang Sejahtera (anak perusahaan Perusda AUJ) bermasalah. Sejak mendapatkan penyertaan modal melalui induk perusahaan, juga tidak memberikan dividen.
“Dengan dalih dijadikan modal. Buat apa setiap keuntungan langsung dijadikan modal tanpa masuk kas daerah terlebih dahulu,” kesalnya.
Langkah yang diambil HMI akan mempelajari sembari mengumpulkan data valid terkait pengelolaan Perusda AUJ dan anak usahanya. Tidak menutup kemungkinan bakal mendatangi kantor untuk meminta keterangan secara langsung dari direksi.
Senada, Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris meminta Pemkot Bontang segera melakukan evaluasi atas kinerja direksi Perusda AUJ dan Bontang Migas Energi (BME). Jika tidak, maka DPRD bakal memanggil direksi melalui rapat komisi. Jika tidak ada perbaikan maka rekomendasi akan diberikan untuk mengganti posisi penting di dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.
“Rekomendasi ini sifatnya wajib dilakukan,” kata Agus.
Sebelumnya diberitakan, Bapenda Bontang menyebut tidak ada pemasukan ke kas daerah dari Perusda AUJ dan BME pada periode 2019 lalu. Satu-satunya dividen berasal dari BPD Kaltimtara. PT BME terakhir menyumbang ke kas daerah pada 2015 dan 2016. Jumlahnya Rp 700 juta. Sementara Perusda AUJ memberikan pemasukan ke keuangan daerah pada 2017. Besarannya Rp 500 juta.
Awak media Kaltim Post (induk Bontangpost.id) lantas meminta konfirmasi ke pimpinan PT BME. Namun, Plt Dirut BME Siti Hamnah sedang menunaikan ibadah umrah. Ketika menanyakan terkait alasan tidak menyetor dividen, ia pun enggan menjawab pertanyaan wartawan.
“Maaf saya belum resmi dirut dan posisi saya sedang umrah,” kata Siti.
Dikonfirmasi terpisah, Dirut Perusda AUJ HM Zuchli Imran mengatakan, tahun lalu pihaknya telah memberikan bantuan kepada anak perusahaan perusda PT BPR Bontang Sejahtera sekira Rp 1,35 miliar. Hanya, dia enggan membeberkan waktu pendistribusian anggaran tersebut.
“Itu sepanjang 2019. Saya kira itu saja, terima kasih,” katanya singkat. (*/ak/ind/k18/kpg)
