SANGATTA – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini menjadi daerah dengan jumlah luasan kebun kelapa sawit terbanyak di Kaltim. Namun sayang, kontribusi yang dapat diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ternyata minim. Hal itu diakui Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kutim Musyafa.
“Kalau dilihat kasat mata sebagian besar wilayah Kutim memang dipenuhi kebun sawit. Tapi yang bisa digarap untuk mendapatkan PAD sangat minim. Jadi kalau ada yang berfikir Kutim kaya karena memiliki banyak kebun sawit itu perlu dipertimbangkan lagi,” ucap Musyafa.
Dia menerangkan, melalui sektor perkebunan kelapa sawit, saat ini pemerintah hanya mendapat dana bagi hasil dari pusat. Karena, sebagian besar pungutan pajak sektor perkebunan tersebut langsung ditarik oleh pemerintah pusat. Sementara untuk kabupaten hanya mendapat efeknya saja.
“Kalau perusahaan perkebunan bayar PBB yah kami dapat bagi hasil dari pusat. Nah, kecuali mereka gunakan jasa cathering, baru kami bisa tarik pajak restoran. Begitu juga jika menggunakan atau mengolah minerba, baru bisa kami tarik pajak minerbanya,” jelasnya.
Sementara itu, lanjut Musyafa, Pemkab baru bisa benar-benar menarik pajak dari sektor perkebunan jika perusahaan itu menggunakan generator set (Genset) untuk penerangan.Karena pemungutan pajak penerangan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) dan kewenangannya juga sudah dilimpahkan ke kabupaten. Itu sebanya, Bapenda akan terus menggali potensi pajak dari sektor perkebunan kelapa sawit agar dapat meningkatkan PAD.
“Doakan saja supaya kami bisa terus memaksimalkan PAD Kutim. Sehingga bisa membantu daerah dalam percepatan pembangunan,” tutup Musyafa. (aj)
