Mulai Kerja, Panwaslu Bontang Roadshow Jalin Sinergi (3-Habis)
Pembahasan persiapan Pemilihan Umum (Pemilu), anggaran, dan fasilitas merupakan poin yang didiskusikan saat tim Panwaslu Bontang menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang. Markas KPU menjadi tempat pertama yang dikunjungi Panwaslu sebelum berkunjung ke institusi lain. Rombongan dipimpin Ketua Panwaslu Agus Susanto bersama dua komisioner lainnya Nasrullah dan Aldy Artrian.
Jalin koordinasi, itulah yang dilakukan ketiga Komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) saat menyambangi markas KPU, Senin (28/8) lalu. Kegiatan ini dilakukan hanya berselang empat hari setelah Panwaslu se-Kaltim dilantik oleh Ketua Bawaslu Kaltim Saipul.
Rombongan disambut Ketua KPU Bontang Suardi bersama jajaran komisioner KPU, masing-masing Saparuddin, Iffa Rosita, dan Agusyani. Ikut mendamping sekretaris KPU Basir. Hanya Erwin, satu komisioner KPU yang tak bisa bergabung.
“Panwaslu dan KPU adalah saudara, karena lahir dari rahim yang sama. Kita ini ibaratnya satu rumah hanya beda kamar. Karena itulah, KPU yang harus kami datangi pertama kali,” ungkap Agus mengawali pembicaraan.
Bahkan Agus memberikan apresiasi karena jajaran KPU Bontang secara khusus hadir dan mengikuti prosesi pelantikan Panwaslu Kota Bontang yang saat itu dilantik bersama Panwaslu se-Kaltim di Balikpapan 24 Agustus 2017 lalu.
Jajaran KPU hadir bersama Sekkot Bontang Artahnan. “Ini membuktikan, sejak awal antara Panwaslu dan KPU sudah bersinergi. Kami pun sudah siap bersama-sama KPU untuk menyukseskan pesta demokrasi di Kota Bontang,” ucap Agus kepada wartawan.
Sementara itu, Suardi mengaku pertemuan dengan Panwaslu ini merupakan langkah awal untuk terus bersinergi sesama penyelenggara. Bahkan, KPU, akan menggagas pertemuan yang lebih intensif lagi, khusus membahas seputar teknis dan isu-isu Pemilu. “Semakin sering berkoordinasi tentu semakin baik,” ucapnya.
Beberapa poin yang akan menjadi pembahasan bersama adalah persiapan dan pelaksanaan Pilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2018, Pileg serta Pilpres tahun 2019. Diakuinya, perlu pemahaman yang sama antara kedua lembaga dalam menerjemahkan peraturan dan perundang-udangan.
“Kita ini sama-sama penyelenggara Pemilu. Undang-undangnya sama. Hanya tugas dan kewenangan yang berbeda. Kalau KPU sebagai teknis penyelenggara, sedangkan Panwaslu sebagai pengawasan penyelenggara,” tuturnya.
Dalam kesempatan ini, kedua lembaga juga memaparkan bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan. Salah satunya yakni membentuk penyelenggara ad hoc baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Untuk tingkat KPU, akan dibentuk Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sedangkan untuk Panwaslu akan dibentuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL).
“Kalau kita bicara langkah awal mengikuti tahapan penyelenggaraan yang ada, di waktu dekat ini, kami akan merekrut perangkat penyelenggara. Kalau KPU, akan merekrut PPK di bulan Oktober nanti. Nah, rekrutmen penyelenggara ad hoc PPK maupun PPS ini bagian tahapan yang akan diawasi oleh teman-teman Panwaslu,” tambahnya.
Apabila dalam penyelenggaraan ditemukan kesalahan, KPU siap dan menyerahkan kewenangan kepada Panwaslu. Hal tersebut tentunya sesuai dengan regulasi yang mengaturnya.
“Saya kira teman-teman dalam pengawasan akan mengacu pada Undang-Undang yang berlaku. Karena itulah, kalau ada temuan dari Panwaslu tentuk akan langsung kami koordinasikan, kaji dan tindaklanjuti,” ujarnya.
Pembahasan lain mengarah kepada beberapa fasilitas dan penganggaran yang hingga saat ini belum diterima oleh kedua lembaga tersebut. Fasilitas mengarah kepada gedung kesekretariatan Panwaslu Bontang yang masih dalam proses.
Sehubungan dengan aspek mobilisasi baik KPU dan Panwaslu masing-masing telah memperoleh bantuan kendaraan satu unit dari Pemkot Bontang. Ke depan, ia juga berharap kepastian distribusi logistik terhadap beberapa daerah pesisir yang ada. “Hal itu masih menunggu alokasi anggaran. Belum cair saat ini Pemprov masih menghitungnya. Karena ini pelaksanaan Pilgub anggarannya dari APBD Kaltim,” kata dia.
Suardi juga menilai bahwa ketiga Komisioner Panwaslu memiliki kredibilitas. Mengingat ketiganya telah melewati rangkaian tahapan proses seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu.
Ia berharap nantinya proses Pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil. Tak lupa, KPU sangat mengapresiasi langkah Komisioner Panwaslu yang mengadakan roadshow dalam rangka menjalin koordinasi untuk menyukseskan Pemilu kedepan. (*/ak)
