bontangpost.id – Lahan kuburan di Bontang kini hanya tinggal 40 persen. Hal itu menjadi perhatian dari DPRD Bontang. Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina mengatakan melihat data yang disampaikan dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Bontang bahwa kebutuhan lahan pemakaman di Bontang itu seluas 100 hektar namun kini hanya ada 16 hektar saja.
Sebab itu pihaknya mendorong agar Pemkot dapat menyediakan lahan tambahan Tempat Pemakaman Umum (TPU). “Kebutuhan pemakaman saat ini apa yang disampaikan Pak Maksi sudah kritis lahan,” ungkapnya saat usai memimpin rapat dengar pendapat dengan warga, Disperkimtan, Camat Bontang Utara dan Kelurahan Gunung Elai di ruang rapat lantai II Kantor Sekretariat DPRD Bontang, Jalan Moeh Roem, Selasa (10/11/2020).
Maka itu, dengan adanya pengajuan masyarakat yang hendak menjual lahannya seluas sekitar 7 hektar di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Gunung Elai tepatnya belakang SMKN 1 Bontang itu, dianggap cocok lantaran sudah adanya dua alternatif jalan menuju kawasannya, posisinya pun dekat kota, serta legalitasnya juga jelas dilengkapi surat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). “Lahan itu saya rasa sudah tepat diadakan dan dianggarkan di tahun 2021,” ucapnya.
Namun DPRD Bontang tetap akan turun menijau lokasi untuk mengetahui tekstur lahan hingga keabsahan surat tanah tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan kedepannya. “Sekitar Senin kami akan kunjungi,” kata politikus Gerindra ini.
Ditambahkan legislator lainnya, Abdul Malik, saat ini juga kebutuhan lahan pemakaman juga dibutuhkan di Kecamatan Bontang Barat. Mengingat kini belum memiliki pemakaman muslim. Saat ini warga muslim di kawasan tersebut lebih banyak di makamkan di kilometer 7 yang masuk daerah Kutai Timur. “Tapi ada kabar baik bahwa ada yang mau mewakafkan tanahnya sekitar 10 hektar,” ucapnya.
Untuk diketahu dalam rapat tersebut selain dihadiri Anggota DPRD Bontang Amir Tosina dan Abdul Malik, juga diikuti anggota Komisi III DPRD lainya yaitu Faisal, Astuti, Abdul Samad dan Agus Suhadi, serta perwakilan OPD lainnya. (adv)
